Jimly Asshiddiqie: Stop Kerumunan yang Bisa Ditunggangi Pihak Lain

Penangguhan Beri Kesempatan Seluas-luasnya Agar UU Ciptaker Dapat Efektif dan Diterima Luas Secara Sosiologis.
Adiantoro - Nasional,Minggu, 11-10-2020 07:56 WIB
Jimly Asshiddiqie: Stop Kerumunan yang Bisa Ditunggangi Pihak Lain
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.

Jakarta, Nusantaratv.com - Sejumlah elemen massa melakukan aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir ini. Mereka menolak pengesaha Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU. Aksi massa di sejumlah daerah ini berakhir ricuh.

Tokoh nasional Jimly Asshiddiqie mengimbau kepada semua pihak yang menolak UU Ciptaker untuk menyudahi aksi unjuk rasa secara fisik.

Selain itu, mantan Dewan Pertimbangan Presiden (2010) juga mengajak agar tetap mematuhi protokol Covid-19 serta tidak berkerumun yang bisa memancing emosi dan ditunggangi pihak lain.

Saya ikut menghimbau semua buruh, siswa, mahasiswa dan siapa saja yang menolak UU Ciptaker. Cukuplah unjuk rasa fisik selama beberapa hari, selanjutnya bersuara saja dari rumah, taati protokol covid, stop kerumunan yang bisa buat emosi langgar aturan atau ditunggangi pihak lain. Percayakan saja ke proses hukum dan debat terbuka di MK - tulis Jumly di akun media sosial Twitter pribadinya @JimlyAs, yang dikutip Nusantaratv.com, Minggu (11/10/2020).

Baca Juga: Jokowi Dikepung Kepala Daerah yang Minta Cabut UU Omnibus Law

Selain mempercayakan uji UU Ciptaker ke MK (Mahkamah Konstitusi), Jimly juga menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menangguhkan pemberlakuan UU tersebut selama satu tahun. Menurutnya, penangguhan tersebut guna memberikan kesempatan seluas-luasnya agar UU dapat efektif dan diterima luas secara sosiologis.

Selain diuji konstitusionaitas ke MK, kalau Presiden mau bisa juga pemberlakuan UU Ciptaker ditangguhkan 1 tahun dengan ditentukan eksplisit dalam kalimat penutup naskah UU sebelum ditandatangani, untuk memberi kesempatan sosialisasi seluas-luasnya agar UU dapat efektif dan diterima luas secara sosiologis - lanjut mantan Ketua MK (2003-2008) itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bereaksi keras terhadap sikap sejumlah Gubernur yang terkesan mendukung perjuangan buruh menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) itu  meminta Gubernur se-Indonesia satu suara mendukung UU Cipta Kerja.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0