Ironi UU Cipta Kerja: Penolaknya Justru Calon Pencari Kerja

Jokowi menegaskan UU Cipta Kerja ada untuk memperluas lapangan kerja
Mochammad Rizki - Nasional,Sabtu, 10-10-2020 08:26 WIB
Ironi UU Cipta Kerja: Penolaknya Justru Calon Pencari Kerja
Massa penolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda.

Jakarta, Nusantaratv.com - Diperkirakan ratusan ribu orang berunjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (8/10/2020). 

Mayoritas dari mereka adalah mahasiswa dan pelajar. Mereka adalah calon-calon pekerja baru. 

Atau malah sebaliknya, justru jadi pengangguran baru. 

Begitu sengit penolakan mereka terhadap UU tersebut. 

Baca juga: Tak Kenal Lelah, Pendemo Balik Lagi ke Patung Kuda Usai Dipukul Mundur 

Hal ini dibuktikan dengan berulang kalinya pendemo berusaha merangsek menuju Istana Negara, kendati bolak-balik dipukul mundur aparat keamanan. 

Kendati, belum bisa dipastikan juga apakah seluruhnya dari mereka benar-benar memahami substansi UU yang tinggal diundangkan Menteri Hukum dan HAM itu. 

Bisa jadi, sebagian dari mereka hanya ikut-ikutan berkumpul, berdemonstrasi, dan cuma antusias mengekspresikan kekesalan akumulatif mereka, terhadap aparat keamanan tertentu. 

Sebab, di lain sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bahwa kehadiran UU Cipta Kerja guna memperbanyak atau memperluas lapangan pekerjaan. Sesuai namanya. 

Yang tentunya, pekerjaan inilah yang akan mahasiswa dan pelajar butuhkan setelah selesai mengenyam pendidikan, di masa mendatang. 

"Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran," ujar Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/9/2020). 

Upaya perluasan lapangan kerja melalui UU Cipta Kerja, kata Jokowi dibuktikan dengan dipangkasnya birokrasi atau proses perizinan dalam mendirikan usaha di Indonesia. 

Sehingga, para investor bisa menanamkan modalnya lebih mudah dan banyak, yang ujungnya melahirkan lapangan kerja baru, sehingga menyerap tenaga kerja yang juga baru, atau yang sudah ada. 

UU tersebut juga dianggap pro pemberantasan korupsi. 

"Karena jelas dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan," kata dia. 

Proses pendirian wirausaha baru pun, menurut kakek Jan Ethes dipermudah melalui UU Cipta Kerja. 

Sehingga harapannya, semakin banyak masyarakat yang berwirausaha, dan akhirnya memiliki penghasilan atau membantu orang lain memiliki pendapatan. 

Apalagi, kata Jokowi, akibat pandemi Covid-19 terdapat 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak. Sehingga usaha memperbanyak lapangan pekerjaan begitu penting saat ini, dan masa depan. 

"Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja, sangat simpel," jelas Jokowi. 

Seluruh niat baik ini, kata Jokowi tak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. 

Karenanya terjadi penolakan besar-besaran terhadap UU, di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta dan sekitarnya. 

Hal itu terjadi, dinilai mantan Wali Kota Solo, lantaran adanya disinformasi dan hoaks yang beredar mengenai UU Cipta Kerja. 

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi, mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial," tuturnya. 

Walau begitu, Jokowi menegaskan pemerintah masih membuka ruang bagi masyarakat yang tak setuju terhadap penyederhanaan regulasi tersebut. 

Baca juga: Tak Hanya Baku Hantam, Polisi dan Pendemo Juga Bisa Saling Mengasihi 

Ia mempersilakan masyarakat yang tak sependapat menempuh jalur-jalur yang konstitusional, seperti melakukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi pun mengaku tengah menggodok aturan turunan, yang ditargetkan selesai dalam tiga bulan, setelah diundangkan.

Aturan turunan ini bisa digunakan untuk mengakomodir tuntutan atau keresahan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. 

"Saya tegaskan juga UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres)," tandas Jokowi. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0