Ini Dasar Hukum TNI Bisa Bongkar Baliho Rizieq

TNI sebelumnya dikritik karena mengurusi baliho Rizieq
Mochammad Rizki - Nasional,Sabtu, 21-11-2020 22:29 WIB
Ini Dasar Hukum TNI Bisa Bongkar Baliho Rizieq
Penertiban baliho Rizieq oleh prajurit TNI. (Antara)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pengamat militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai wajar pencopotan baliho pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh prajurit TNI dari Kodam Jaya. 

Sebab, TNI bisa membantu pemerintah daerah (pemda) maupun kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga negara.

Baca juga: TNI Bongkar Baliho Rizieq, FPI: Berlebihan, Cuma Ngurusi Ormas 

"Tugas TNI di bidang pertahanan sesuai tusi (tugas dan fungsi) bisa saja lakukan itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang kita sebut OMSP (operasi militer selain perang)," kata Nuning, Sabtu (21/11/2020).
 
Apalagi, kata Nuning keberadaan spanduk atau baliho tersebut melanggar peraturan daerah (perda) karena tidak memiliki izin pemasangan. 

"Spanduk, baliho, dan reklame diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Semua diatur agar tidak merusak estetika, etika, dan kepastian hukum di DKI," kata dia.

Karenanya, upaya TNI menurunkan baliho Rizieq merupakan wujud bantuan terhadap Satpol PP. 

Terlebih, jika baliho yang terpasang bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia, sehingga wajar ditertibkan TNI. 

"Hal ini merupakan kerangka penegakan hukum. Harus dikatakan dengan pasti negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum," tandasnya, dikutip dari Kompas.com. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0