Empat Ormas Islam Bersatu, Dukung Buruh dan Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja!

Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)...
Raymond - Nasional,Sabtu, 10-10-2020 01:39 WIB
Empat Ormas Islam Bersatu, Dukung Buruh dan Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja!

Nusantaratv.com - Setidaknya, ada empat ormas Islam, yakni Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, PA 212, dan HRS Centre menyatakan dukungan terhadap aksi buruh dan mahasiswa yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Keempat ormas tersebut menyatakan sikap sekaligus ditandatangani oleh Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif, Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. 

Adapun pernyataan sikap dibuat pada 9 Oktober 2020 dimana sehari setelah terjadi gelombang demonstrasi di sejumlah daerah Indonesia.

"Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat," tertulis pernyataan itu.

Keempat ormas menilai, bahwa aksi kekerasan yang dilakukan aparat saat mengamankan demonstrasi elemen masyarakat itu merupakan bentuk kezaliman pemerintah terhadap masyarakat sendiri. Karenanya, mereka mendesak agar aksi represif aparat dihentikan.

"Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri," jelas pernyataan tersebut.

Sementara itu, sejumlah aktivis mahasiswa, buruh dan pelajar yang ditangkap segera dibebaskan.

"Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan," sambung pernyataan itu.

Sejumlah ormas Islam ini juga mengajak semua elemen bangsa untuk ikut berjuang bersama para buruh dan mahasiswa. Sebab, pemerintah dianggap telah berbuat zalim. Mereka juga meminta agar masyarakat dan demonstran tidak menyerah terhadap beragam kekejaman yang dilakukan pemerintah.

"Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan," tutup pernyataan tersebut.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0