Bukan Klaster Ketenagakerjaan, Bagian UU Ciptaker Ini yang Dianggap Lebih 'Merugikan'

Tanpa klaster ketenagakerjaan, menurut Edy rakyat sudah sangat dirugikan
Mochammad Rizki - Nasional,Jumat, 16-10-2020 11:34 WIB
Bukan Klaster Ketenagakerjaan, Bagian UU Ciptaker Ini yang Dianggap Lebih 'Merugikan'
Omnibus law.

Jakarta, Nusantaratv.com - Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai bukan hanya bermasalah pada klaster ketenagakerjaan. Tapi di klaster lainnya, seperti adanya pasal tentang penguasaan lahan atas nama investasi.

"Kalau kita perhatikan sesungguhnya UU ini sangat berbahaya di klaster-klaster yang lain. Misalnya di pasal 121 tentang penguasaan lahan. Dengan sangat zalim pemerintah, penguasa, pengusaha bisa merampas tanah rakyat dengan dalih untuk investasi dan sebagainya pada harga yang mereka tetapkan sendiri," ujar Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (Asmapi), Edy Mulyadi, Jumat (16/10/2020). 

Baca juga: Siap-siap! Mahasiswa Demo Lagi Hari Ini 

Kemudian mengenai penguasaan atau pengelolaan sumber daya alam (SDA), yang tercantum pada omnibus law tersebut. 

Menurut Edy, ada penguasaan SDA secara besar-besaran oleh kelompok tertentu, yang dilegitimasi UU Cipta Kerja. 

"Belum lagi SDA sumber daya alam, ini perampokan luar biasa. Kalau saya meminjam istilah Rizal Ramli, ekonom senior, bahwa omnibus law itu gizinya, daging wagyunya itu ada pada pasal-pasal penguasaan SDA. Batu bara, mineral, minerba dan sebagainya," tutur Edy. 

Masih mengutip Rizal Ramli, kata Edy ada orang-orang yang diuntungkan dari kebijakan penguasaan SDA melalui UU Ciptaker. Orang-orang tersebut, diduga merupakan pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi itu. 

"Rizal Ramli bahkan menjelaskan 12 orang komite penyusun UU ini sangat terkait dengan bisnis minerba mereka, batu bara, kehutanan dan sebagainya," jelas Edy. 

"Mereka dengan UU ini kekayaannya bisa naik 20 sampai 100 kali lipat, luar biasa!" imbuh Edy. 

Atas itu, Asmapi meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan keberadaan UU Cipta Kerja. Pemerintah dan aparaturnya diharapkan Edy mendengarkan suara rakyat, yang menolak kehadiran undang-undang itu. 

"Jadi sesungguhnya mereka tanpa memeras buruh saja, melalui UU Cilaka ini untungnya sudah luar biasa," tandas Edy. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0