Bamsoet: RUU Etika Penyelengaraan Negara Dibuat Agar Aturan Lebih Jelas

Sekarang semua lembaga, termasuk DPR punya lembaga etik. Nanti disinergikan agar semua aturan lebih jelas
Raymond - Nasional,Rabu, 11-11-2020 18:10 WIB
Bamsoet: RUU Etika Penyelengaraan Negara Dibuat Agar Aturan Lebih Jelas

Nusantaratv.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong DPR dan pemerintah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, RRU tersebut kembali didorong karena sebelumnya memang pernah masuk Prolegnas periode 2014-2019.

"RUU Etika Penyelenggara Negara pernah masuk Prolegnas periode 2014-2019, namun karena masa jabatan yang habis maka tidak bisa terwujud. Sehingga ada pemikiran dari MPR, karena ini adalah utang daripada TAP MPR Nomor VI Tahun 2001, maka kami dorong kembali diperiode DPR 2019-2024," tegasnya, saat Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di gedung Nusantara IV, komplek MPR/DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Ia menjelaskan, bahwa RUU Etika Penyelenggara Negara merupakan turunan dalam menjalankan TAP MPR Nomor VI Tahun 2001, dengan tujuan membuat acuan yang lebih jelas lagi dalam pengaturan etika penyelenggara negara. 

"Sekarang semua lembaga, termasuk DPR punya lembaga etik. Nanti disinergikan agar semua aturan lebih jelas, bagaimana seharusnya seorang penyelenggara negara," sambung politisi Golkar tersebut.

Adapun menurutnya, hasil Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah dan DPR, dengan tujuan agar setiap pejabat maupun elit politik dapat bersikap jujur, amanah, berjiwa besar, dan melayani. 

"Kemudian memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik, apabila terbukti melakukan kesalahan, dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum, maupun rasa keadilan masyarakat," pungkasnya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0