Temui Massa Pendemo Omnibus Law, Wagub Kaltim Dilempari Batu

Unjuk rasa mahasiswa menolak UU Omnibus Law juga sampai ke Kalimantan Timur.
Alamsyah - Nasional,Senin, 12-10-2020 23:45 WIB
Temui Massa Pendemo Omnibus Law, Wagub Kaltim Dilempari Batu
Demo mahasiswa di depan DPRD Kaltim/idn times

Jakarta, Nusantaratv.com - Gelombang aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, bukan hanya di Jabodetabek saja. Di provinsi Kalimantan Timur, aksi penolakan ribuan mahasiswa dan buruh juga dilaksanakan dengan mendatangi kantor DPRD Kaltim.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi yang ingin menemui massa pendemo, dilempari batu oleh mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut.

Guna meredahkan aksi unjuk rasa, aparat kepolisian dari Brimob Polda Kaltim dan personel Polresta Samarinda berusaha membubarkan para mahasiswa. Polisi mengerahkan mobil meriam air (water cannon) dan melepaskan gas air mata.

Semprotan air dari water cannon membuat massa yang memenuhi Jalan Tengku Umar langsung berlari mundur ke arah Jalan MT Haryono dan simpang Jalan Jakarta. Petugas meminta mahasiswa segera membubarkan diri karena telah melewati waktu toleransi menyampaikan pendapat di muka umum hingga pukul 18.00 Wita.

Kapolresta Samarinda Kombes Arif Budiman mengatakan kondisi berhasil dikendalikan. Sejak pagi pihaknya sudah mengamankan aksi dari para mahasiswa.

"Kita sudah amankan adik-adik ini sejak pukul 11.00 Wita, kita kawal mereka saat menyampaikan aspirasinya terkait Omnibus Law. Namun pada 18.00 Wita, sampai dengan batas waktu yang ditentukan mereka tidak bubar," kata Arif Budiman kepada wartawan di depan kantor DPRD Kaltim, Senin (12/10/2020), mengutip detik.com.

Dia mengatakan Wagub Kaltim sudah menemui massa dan menyatakan akan menyampaikan aspirasi massa kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

"Tapi karena dari mahasiswa tidak setuju, mereka melempari kami dengan batu. Untuk itulah kami terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur sehingga kami menembakkan gas air mata sampai dengan memukul mundur mereka hingga membubarkan diri," jelas Arif.

Sementara itu, Humas Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam), Elga Bastian secara terpisah mengatakan mereka meminta Pemprov Kaltim menandatangani MoU terkait penolakan Omnibus Law yang disampaikan mahasiswa.

"Kami mau gubernur dan Ketua DPRD Kaltim ikut menandatangani MoU penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Elga.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0