Sengketa Tanah Sari Rejo Akhirnya Selesai, Solusinya Pemerintah Pindahkan Lanud TNI AU ke Langkat

Warga mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah yang membelit mereka
Ramses Rianto Manurung - Nasional,Kamis, 30-07-2020 14:23 WIB
Sengketa Tanah Sari Rejo Akhirnya Selesai, Solusinya Pemerintah Pindahkan Lanud TNI AU ke Langkat
Eks Bandara Polonia atau Lanud TNI AU Soewondo Medan, Sumut. Foto; istimewa

Nusantaratv.com-Sengketa tanah antara TNI AU dengan warga yang bermukim di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Polonia, Kota Medan, yang telah berlangsung cukup lama, akhirnya selesai. Solusinya, pemerintah melalui Kementeri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) berencana memindahkan Lapangan Udara (Lanud) Soewondo atau eks Bandara Polonia, ke Kabupaten Langkat.

Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Abdul Djalil, usai rapat koordinasi penyelesaian masalah tanah bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Forkompinda, di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Rabu (29/7/2020).

Selain Menteri Sofyan Djalil, rakor juga dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Forkofimda, Pangdam l/BB Mayjen TNI Irwansyah, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, Kajati Sumut, Danlanud TNI AU, Kepala BPN Sumut, Direktur PTPN II dan Wakil Bupati Langkat, Syah Afandin.

Sengketa lahan yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo ini terjadi karena dari 590 hektare tanah eks Bandara Polonia atau Lanud TNI AU Soewondo, ada 260 hektare yang diduduki masyarakat. 

Namun, sertifikat atas nama warga sampai saat ini belum bisa dikeluarkan karena tanah sengketa tersebut masih milik nagara atau masih terdaftar sebagai aset Kementerian Pertahanan. Berkali-kali, warga Sari Rejo berunjuk rasa menuntut agar sertifikat tanah mereka segera diterbitkan karena telah mengantongi putusan MA yang memenangkan warga untuk menguasai tanah sengketa dengan TNI-AU itu.

Baca juga: Tanahnya Diduga Dicaplok Korem, Warga Papua Minta Jokowi Turun Tangan

Sofyan Abdul Djalil mengatakan, dengan rapat ini, ia berharap permasalahan tanah Sarirejo akan segera selesai, dan tidak ada lagi keributan yang terjadi antara aparat TNI AU dan warga.

"Masalah tanah terkait dengan eks bandara Polonia, di sana ada masalah, ditempati oleh TNI AU sebagai lapangan landasan udara militer, dan akan diselesaikan secara tuntas bersama menyelesaikan masalah tanah yang terkait Sarirejo," papar Sofyan.

"Nantinya Lanud TNI AU akan dipindahkan ke Kabupaten Langkat," imbuhnya.

Dijelaskan, wilayah tersebut juga merupakan tanah eks HGU PTPN yang akan dibangunkan landasan udara TNI AU.

"Landasan itu direncanakan akan dipindahkan dan TNI AU sudah ada lokasi strategis, dan tanah HGU 12 hektare lebih arah Langkat. Kemudian akan dibangun lanud baru," jelasnya.

Sedangkan untuk eks Lanud Soewondo, apabila perpindahan ini cepat dilaksanakan, pemerintah akan membangun wilayah strategis pengembangan Kota Medan.

"Dan menyelesaikan dan tanah ini akan dijadikan pengembangan kota," ujarnya.

Sofyan berharap setelah pemindahan Lanud Soewondo, masalah sengketa tanah di Kelurahan Sari Rejo dapat cepat terselesaikan. Begitu juga dengan seluruh tanah eks HGU PTPN yang saat ini masih banyak terjadi masalah, diharapkan dapat terselesaikan dengan cepat.

"Masalah yang lama ini akan segera terselesaikan," ujarnya.

Warga melambaikan tangan ke arah pesawat di eks Bandara Polonia Medan. Foto: istimewa

Keterangan foto: Warga melambaikan tangan ke arah pesawat di eks Bandara Polonia Medan. Foto: istimewa

Hasil Ratas Presiden

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Dadang Suhendi mengatakan, perpindahan lokasi Lanud Soewondo TNI AU adalah bagian dari tindak lanjut Rapat Terbatas (Ratas) Presiden RI Joko Widodo, pada Maret lalu.

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi meminta untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara masyarakat Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Polonia dengan TNI AU.

"Tindak lanjut dari instruksi presiden dalam Ratas penyelesaian tanah eks PTPN, termasuk tanah di Sarirejo," ucapnya, melalui sambungan telepon genggam, Rabu (29/7/2020).

Presiden, kata dia, meminta untuk segera memindahkan Lanud Soewondo ke tempat lain, demi menyelesaikan permasalahan sengketa.

BPN mendorong Gubernur Edy Rahmayadi agar segera membuatkan surat keputusan (SK) dan pembentukan tim penyelesaian.

Nantinya, tim akan bergerak untuk mendata masyarakat yang mendapatkan daftar nominatif penerima hak atas tanah.

"Daftar nominatif masyarakat yang mendapat tanah eks PTPN dan kemudian masalah tanah di Sarirejo," jelasnya.

Dalam mendapatkan hak atas kepemilikan tanah, Dadang mengatakan, masyarakat harus melalui mekanisme terlebih dahulu, lalu kemudian masuk pada tahap ganti-rugi.

"Sekarang masyarakat sudah paham, yang mereka perjuangkan itu adalah tanah aset, harus ada mekanisme, pelepasan aset dan ganti-rugi. Masyarakat juga haus membayarkan kepada negara, karena sesuai dengan mekanismenya," jelasnya.

Warga Kelurahan Sari Rejo berunjuk rasa menuntut hak atas tanah mereka. Foto: istimewa

Keterangan foto: Warga Kelurahan Sari Rejo berunjuk rasa menuntut hak atas tanah mereka. Foto: istimewa

Berlarut-larut

Permasalahan sengketa lahan eks Bandara Polonia Medan telah mencuat sejak 2016. Permasalahan muncul lantaran warga merasa hak mereka atas tanah di Kelurahan Sari Rejo yang telah dihuni sejak 1948 akan direbut oleh TNI AU. Persoalan lahan seluas 260 hektar tersebut semakin memanas hingga puncaknya terjadi aksi penyerangan yang dilakukan personel TNI AU Lanud Soewondo terhadap warga Kelurahan Sari Rejo pada 15 Agustus 2016. Komnas HAM sampai melakukan penyelidikan dan pemantauan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus penyerangan ini.

Baca juga: Menpan RB Akan Tidak Tegas Birokrat yang Jadi Mafia Tanah

Kasus penyerangan ini juga disoroti oleh Komisi I DPR RI. Rombongan DPR RI yang dipimpin Meutya Hafid bahkan menyambangi warga Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, Jumat (2/9/2016). Turut hadir mendampingi anggota Komisi I DPR RI lainnya, yakni Effendi Simbolon (PDI Perjuangan), Alimin (PAN), Budi Yasri (PAN), Syarif Hasan (Demokrat), Tuful (PKB), Zainudin Amali (Golkar), Arif Suditomo (Hanura), Martin Hutabarat (Gerindra), Marinus Gea (PDI Perjuangan) Irene (PDI Perjuangan), Kartika (PPP) dan
Sukamta (PKS).

Tanah yang disengketakan luasnya mencapai 260 hektare di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Sebenarnya status tanah sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1995.

Para penumpang antre untuk menjalani pemeriksaan di eks Bandara Polonia Medan. Foto: istimewa

Keterangan foto: Para penumpang antre saat menjalani pemeriksaan di eks Bandara Polonia Medan. Foto: istimewa

Warga Apresiasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Lahan

Secara terpisah, Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), Riwayat Pakpahan mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian ATR/BPN yang menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara warga dengan TNI AU, di Kecamatan Polonia, Kota Medan.

"Saya mewakili warga mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ini," ucapnya, melalui sambungan telepon genggam.

Riwayat juga menyambut baik rencana pemerintah yang akan memindahkan Lapangan Udara (Lanud) Soewondo, yang merupakan markas TNI AU ke Kabupaten Langkat, di atas tanah PTPN.

"Perjuangan kita ini memang sudah cukup panjang. Dan harapan kita memang bapak Presiden yang bisa menyelesaikan ini. Kita setuju terima kasih atas perjuangan yang cukup lama dan melelahkan sudah mulai menghasilkan hasil," ucapnya.

Riwayat mengatakan, warga Sari Rejo yang mendiami tanah seluas 260 hektare selalu mengupayakan langkah-langkah untuk mendapatkan hak, yang diklaim sebagai aset TNI AU. Menurutnya, masyarakat sudah sejak 1948 mendiami dan berdomisili di lokasi yang menjadi sengketa antara TNI AU.

Baca juga: Beli Tanah Lelang Negara Tak bisa Dipakai, Alumni UI lapor ke Polda

"Selama ini kita sudah pernah ke Wakil Presiden, ke DPR RI, DPD, Menteri BPN / Agraria, Menteri Keuangan, Kementerian Pertahanan. Baru ini Presiden memperhatikan Sari Rejo sejak 1948. Memang Presidenlah yang bisa menyelesaikan ini. Karenanya, kami terima apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah memberi perhatian kepada warga Sari Rejo," tambahnya.

Ia mengatakan, di atas lahan 260 hektar tanah Sari Rejo telah menjadi pemukiman bagi sekitar 5.500 KK atau sekitar 35.500 jiwa. Juga telah berdiri di depan kantor kelurahan, 9 masjid, 2 musala, 3 gereja, 1 kuil Sikh, 4 kuil Tamil, 10 sekolah, 5 rumah sakit, 2 lahan pekuburan, serta pasar tradisional dan fasilitas umum lainnya.

Setelah usai Ratas penyelesaian tanah, Pemerintah Pusat, melalui Kantor Staf Presiden (KSP) telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada masyarakat. Di mana, isinya progres penanganan konflik agraria di Provinsi Sumatera Utara.

"Surat sudah kita terima dari KSP, dan kita berharap masalah ini segera terselesaikan dengan cepat," pungkasnya.


(Sumber Tribunews.com)

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0