Nyatakan 'Perang', Mahasiswa Mosi Tak Percaya Gubernur Kalimantan Barat

Angga menegaskan pihaknya tak mau sumber daya manusia Kalimantan Barat tidak diperdulikan dan sumber daya alamnya dikuras...
Ramses Rianto Manurung - Nasional,Jumat, 13-11-2020 22:45 WIB
Nyatakan 'Perang', Mahasiswa Mosi Tak Percaya Gubernur Kalimantan Barat

Pontianak, Nusantaratv.com-Meski telah diteken oleh Presiden Joko Widodo, namun kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Solmadpar (Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat) terus berjuang menolak UU Cipa Kerja yang sekarang disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Jumat (13/11/2020), kembali berunjuk rasa di sekitar kantor Gubernur Kalimantan Barat. 

Selain menyuarakan protes dan penolakan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020, massa Solmadpar membentangkan spanduk bertuliskan mosi tidak percaya terhadap Gubernur Kalimantan Barat.

Aksi tersebut pun mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian.

Koordinator Aksi, Angga Marta menyampaikan aksi kali ini merupakan bentuk sinyal bahwa perjuangan penolakan Undang Undang Omnibus Law di Kalimantan Barat belum berakhir.

"Apabila Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 belum dicabut, kami bakal melakukan eskalasi pergerakan terus menerus untuk menolak itu," tegas Angga Marta.

Baca juga: Anggota TNI Disanksi Terkait Habib Rizieq, Ini Kata Fahri Hamzah

Tulisan mosi tidak percaya pada spanduk yang dibentangkan rekan-rekannya, kata Anggga Marta itu merupakan bentuk tekad semangat perjuangan di Kalimantan Barat terhadap penolakan Undang Undang Omnibus Law, sekaligus pernyataan perang terhadap Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang dinilainya anti kritik dengan membuat laporan polisi tergadap peserta aksi yang viral di media sosial saat berorasi pada tanggal 10 November 2020.

"Kami sangat menyayangkan sikap Gubernur Kalbar yang melaporkan peserta aksi teman kamu ke pihak Kepolisian, dan apabila ini terus di lanjutkan, berarti Gubernur Kalimantan barat sudah mengajak perang,"tegas Angga Marta. 

Kemudian, Angga Marta pun membenarkan bahwa status gadis yang berorasi, kemudian viral pada tanggal 10 November 2020 tersebut berstatus pelajar.

"Memang benar dia statusnya pelajar, tetapi kami tidak pernah memaksakan dia, begini, Setipa warga negara bebas berekspresi menyampaikan aspirasi didepan publik secara lisan mupun tulisan, dan itu sudah dijamin negara, kenapa dilarang?" protesnya.

"Itu merupakan bentuk kepedulian dia juga, dimana imbas Omnibus Law kepada mereka-mereka juga, dan menyeluruh di Kalimantan Barat,"imbuhnya.

Angga menegaskan pihaknya tak mau sumber daya manusia Kalimantan Barat tidak diperdulikan dan sumber daya alamnya dikuras habis-habisan. 

"Tapi kenapa, imbas balik respon dari Gubernur Kalbar malah melaporkan, itulah yang kami sangat pertanyaan,"pungkasnya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0