Langgar Protokol Kesehatan, Gubernur Siapkan Aturan Denda Bagi ASN

Penerapan Denda di Kalangan ASN Sangat Penting Agar Jadi Contoh Kepada Masyarakat.
Adiantoro - Nasional,Selasa, 04-08-2020 11:25 WIB
Langgar Protokol Kesehatan, Gubernur Siapkan Aturan Denda Bagi ASN
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Humas Jateng)

Semarang, Nusantaratv.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo sedang menyiapkan mekanisme aturan denda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Jateng yang melanggar protokol kesehatan.

Tidak menutup kemungkinan, denda dalam bentuk uang akan diterapkan bagi ASN di yang kedapatan tidak memakai masker atau tidak memperdulikan jaga jarak.

Hal itu disampaikan Ganjar usai memimpin rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Gedung A lantai 2 kompleks kantor Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jateng, Senin (3/8/2020). Rapat evaluasi rutin setiap pekan itu membahas banyak hal, salah satunya soal denda pelanggar protokol kesehatan.

Sekarang di Indonesia lagi rame klaster penularan di kantor-kantor. Maka, kantor sendiri harus mempersiapkan dan memperbaiki protokol kesehatannya. Saya tadi minta, daripada menghukum masyarakat, kita coba latihan dulu dengan menghukum diri sendiri. Maka saya minta disiapkan konsepnya, mulai ASN dulu, yang melanggar akan didenda - kata Ganjar, dilansir dari laman humas.jatengprov.go.id. 

Menurutnya, penerapan denda di kalangan ASN sangat penting agar menjadi contoh kepada masyarakat. Apabila para ASN tertib dan menaati protokol kesehatan, maka tingkat kepercayaan publik pada pemerintah akan meningkat.

Ini akan saya dorong, karena ini momentum untuk memberikan contoh demi perbaikan. Saya minta segera disiapkan dan disimulasikan - tegasnya.

Selain soal denda, rapat evaluasi rutin setiap pekan tersebut juga membahas penyebaran COVID-19 di Jateng. Menurut Ganjar, penyebarannya saat ini merata dan cenderung terus meningkat.

Meningkat karena memang kita giatkan pengetesan terus. Maka saya minta bupati/wali kota tidak lelah untuk terus sosialisasi, termasuk laboratorium kami cek dan masih proporsional untuk memenuhi target pemeriksaan perhari - ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, klaster perkantoran memang menjadi sorotan. Dari beberapa daerah, klaster perkantoran menyumbang cukup besar kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Maka kami usulkan agar program Jogo Kerjo bisa benar-benar direalisasikan, agar di kantor pemerintahan, swasta maupun instansi lain seluruh pekerjanya bisa terlindungi dari penyebaran COVID-19 - tukas Yulianto.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0