Masukan Warga untuk Revisi UU ITE Masih Terbuka

Hal ini ditegaskan Mahfud MD

Mahfud MD. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pihaknya tak menutup masukan mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang akan direvisi sebagian pasalnya.

Namun, kata dia, masukan-masukan itu tak lagi disampaikan kepada pemerintah namun langsung ke DPR RI.

"Sekarang ini tim kajian telah selesai melakukan tugasnya, namun masukan-masukan dari masyarakat masih terbuka dan bisa disampaikan ke DPR," kata Mahfud, Selasa (15/6/2021).

Pernyataan itu juga disampaikan Mahfud saat bertemu dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang mendatangi kantornya di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).

Saat melakukan pertemuan tersebut, Mahfud menjelaskan, status revisi terbatas terhadap empat pasal dalam UU ITE. Kajian revisi ini, kata dia, telah selesai dibahas dan dipastikan segera masuk program legislasi di DPR.

Namun ia memastikan revisi terbatas ini mesti menjalani sinkronisasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu. Hasil sinkronisasi kemudian akan masuk ke DPR dan diharapkan bisa masuk program legislasi tahun ini.

Mahfud juga menjelaskan Tim Kajian UU ITE telah melakukan rangkaian diskusi dan menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat.

"Dari awal tim kajian sangat terbuka dengan semua masukan dari masyarakat. Berbagai elemen masyarakat kita libatkan untuk memberikan masukan kepada Tim Kajian UU ITE," katanya.

Sementara itu, pihak Koalisi Masyarakat Sipil yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Erasmus Napitupulu dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Muhammad Arsyad selaku Ketua PAKU ITE, Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia, Rizki Yudha dari LPH Pers, Nenden Arum dari SAFEnet, dan Andi M Rezaldy dari Kontras.

"Tadi kami sudah mendengar dari Pak Menko, hingga saat ini masih menerima masukan dari publik, terutama karena draf revisi ini, dari tim kajian diserahkan ke Menteri Hukum dan HAM, dan kami bisa berpartisipasi di proses itu," kata Nurina Saviteri.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK