Darurat COVID-19, Kemenag Minta Masyarakat Tunda Akad Nikah

Pelaksanaan Akad Nikah Hanya Dilayani Bagi Calon Pengantin yang Sudah Mendaftarkan Diri Sebelum 1 April 2020.
Adiantoro - Lifestyle,Jumat, 03-04-2020 13:35 WIB
Darurat COVID-19, Kemenag Minta Masyarakat Tunda Akad Nikah
Ilustrasi. (Bimas Islam Kemenag)

Jakarta, Nusantaratv.com - Masyarakat diminta menunda atau menjadwal ulang rencana pelaksanaan akad nihah selama darurat virus corona (COVID-19).

"Kami telah menerbitkan edaran baru per 2 April 2020. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat COVID-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani. Kami meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya," kata Kamaruddin Amin, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag), dilansir dari laman kemenag.go.id, Jumat (3/4/2020).

Kendati demikian, Kamaruddin memastikan pendaftaran layanan pencatatan nikah tetap dibuka. Namun, mekanisme pendaftarannya tidak dengan tatap muka di KUA (Kantor Urusan Agama), tapi secara online melalui web simkah.kemenag.go.id. Hanya saja pelaksaan akadnya tidak dalam masa darurat COVID-19 yang akan terus di-update perkembangannya.

Di masa darurat COVID-19 ini, ungkap Kamaruddin, pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020. Pelayanan akad nikah itu juga hanya akan dilaksanakan di KUA. Layanan di luar KUA ditiadakan.

"Aturan ini dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah COVID-19. Saya harap masyarakat bisa memahami dan menyesuaikannya," harap Kamaruddin.

Baca Juga: Kemenag Pastikan Arab Saudi Minta Tunda Kontrak Layanan, Bukan Tunda Ibadah Haji

"Memahami bahwa tingkat kedaruratan di tiap daerah berbeda, KUA wajib meningkatkan koordinasi, mematuhi serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat sesuai dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayahnya," tambahnya.

Saat ini, Kemenag menerapkan sistem kerja dari rumah untuk pegawaianya hingga 21 April 2020. Kepada jajarannya di Kanwil dan KUA, Kamaruddin meminta untuk tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara daring (online). Setiap KUA harus memberitahukan nomor kontak atau email petugas, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi.

"Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan," tegas Kamaruddin.

Sementara itu, untuk pelaksaan akad nikah di KUA pada masa darurat COVID-19, Ditjen Bimas Islam Kemenag menerbitkan protokol pelaksanaan sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 orang dalam satu ruangan.

2. Catin (calon pengantin) dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menggunakan masker.

3. Petugas, wali nikah, dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.

"Sekali lagi, saya mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan serta menunda permintaan pelayanan yang membutuhkan tatap muka secara langsung," tukas Kamaruddin.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0