Komisi XI Cecar OJK Soal Bumiputera dan Jiwasraya

Komisi XI mempertanyakan kualitas pengawasan OJK yang dinilai lemah
Komisi XI Cecar OJK Soal Bumiputera dan Jiwasraya
Rapat Komisi XI DPR RI

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi XI DPR mempertanyakan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal kualitas pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Hal ini dilakukan menyusul masalah kekurangan permodalan dan likuiditas yang dialami dua perusahaan asuransi terkemuka PT Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912.

Baca juga: Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, PDIP: Sejak Menikah Lagi Dia Jadi Sabar 

"Ada pembayaran klaim yang belum terbayar di daerah pemilihan (dapil) saya. Ada juga masalah-masalah di industri keuangan yang terus mencuat, padahal semangat Komisi XI saat menyetujui pendirian OJK, yang berpisah dari Bank Indonesia, agar pengawasan lebih efektif," ujar anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy  pada Rapat Anggaran OJK 2020, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/11/2019). 

Vera pun meminta Dewan Komisioner OJK mengingat kembali tujuan pendirian lembaga pengawas dan regulator tersebut. Karena salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi sektor mikroprudensial terhadap perekonomian. 

Tapi, sekarang ini, menurut Vera justru, banyak kasus yang mencuat mengenai buruknya kesehatan beberapa perusahaan jasa keuangan, sehingga mengancam stabilitas sistem keuangan.

Anggota Komisi XI DPR lainnya, Misbakhun, berharap sebelum usulan anggaran OJK disetujui oleh legislatif, institusi itu harus memaparkan terlebih dahulu rencana untuk menyehatkan industri jasa keuangan. Ia menyoroti masalah kekurangan permodalan Jiwasraya, kekurangan likuiditas Bumiputera, dan pencarian investor oleh PT Bank Muamalat yang tak juga beres. 

"Hal ini harus dibahas sebelum rapat panitia kerja (panja), karena jarang-jarang juga kita bisa mengumpulkan Dewan Komisioner OJK secara komplit seperti sekarang ini," kata Misbakhun. 

Sementara, anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mempertanyakan kualitas manajerial di OJK. Mengingat sesuai undang-undang, OJK telah diberi kewenangan pengawasan yang tinggi. Tapi, kewenangan itu tak dioptimalkan dengan baik oleh OJK. Karenanya ia khawatir masalah yang pernah dialami Bank Century terulang.

"Tidak ada sinyal tapi tiba-tiba ada letupan soal banyaknya kasus di jasa keuangan. OJK ini tidak tegas, 'inggah-inggih', kalau istilah orang Jawa. Padahal, OJK punya kewenangan yang besar," tuturnya. 

Pihak OJK sendiri memilih menjawab pertanyaan para anggota Komisi XI DPR secara tertutup.

"Beberapa perusahaan tadi, kita sudah melakukan analisis detail. Ada beberapa pemilik dari industri jasa keuangan yang kita minta untuk tambah modal atau cari investor strategis. Untuk pembahasan detailnya, minta secara tertutup," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0