Kementerian PUPR Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Anggaran Infrastruktur

Kementerian PUPR terus meningkatkan kualitas belanja anggaran infrastruktur yang transparan, akuntabel dan partisipatif. 
Kementerian PUPR Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Anggaran Infrastruktur
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto/ PUPR

Ambon, Nusantaratv.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus meningkatkan kualitas belanja anggaran infrastruktur yang transparan, akuntabel dan partisipatif. 

Keterlibatan Itjen mulai dari reviu terhadap rencana program dan anggaran agar sesuai prinsip money follow program dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan. 

Dalam penyelenggaraan infrastruktur yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Kementerian PUPR di daerah, sinergi dengan aparat Pemerintah baik di Pusat dan Daerah juga diperlukan, salah satunya dengan Kejaksaaan Agung.

Untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan anggaran belanja infrastruktur, Kementerian PUPR dan Kejaksaan Agung menyelenggarakan Rapat Koordinasi sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Balai/Satker Kementerian PUPR.

Baca Juga: KPBU Digunakan untuk Pembiayaan Jalan Tol Semarang-Demak

Penyelenggaraan dibagi menjadi tiga zona yakni Balai/Satker Pulau Sulawesi, Papua dan Kepulauan Maluku di Kota Ambon, Balai/Satker di Pulau Sumatera diselenggarakan di Kota Palembang dan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan diselenggarakan di Kota Balikpapan.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Kota Ambon telah dilakukan antara 53 Kepala Balai/Satker Kementerian PUPR di 10 Provinsi di wilayah Pulau Sulawesi, Papua dan Kepulauan Maluku dengan 8 Kejaksaaan Tinggi.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto mengatakan kerja sama yang dibangun dengan TP4 merupakan bentuk komitmen Kementerian PUPR untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur secara transparan dan akuntabel, termasuk dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tugas Kementerian PUPR yang besar, dengan anggaran yang juga besar, maka godaannya pun tidak kalah besar. Maka dari itu, Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung diperlukan sebagai langkah meningkatkan pengawasan. Dengan adanya kerjasama ini, kami harapkan Balai dan Satker Kementerian PUPR dan TP4D dapat berkomunikasi secara terbuka dan nyaman sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab," kata Irjen Widiarto, (23/9/2019).

Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0