Kemenko PMK Dukung Omnibus Law Guna Peningkatan SDM

Kemenko PMK Hadir Rapat Kerja dengn Baleg DPR
Kemenko PMK Dukung Omnibus Law Guna Peningkatan SDM
Menko PMK Muhadjir Effendy/ Antarafoto

Jakarta, Nusantaratv.com - Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas prolegnas 2020-2024 yang dikaitkan dengan rencana Omnibus Law.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas selaku pimpinan rapat membuka tapat dengan menjelaskan bahwa tujuan rapat hari ini untuk menelaah upaya pemerintah yang ingin membuat undang-undang 'sapujagat' yang bisa merevisi banyak uu yang dianggap menghambat. UU itu disebut Omnibus Law.

Upaya itu menurutnya harus juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2024.

Baca Juga: Kemenpora, Koni Dan Komisi X DPR Bahas Persiapan SEA Games Dan PON Papua

"Dalam RJMN target kita minimal ada 2. Pertama pendapatan perkapita kita harus setara dengan negara-negara pendapatan menengah ke atas 5.700-6.100 dolar AS per kapita. Saat ini kita baru 3.800 dolar AS per kapita dalam tingkat menengah. Kedua kita berusaha memiliki infrastruktur, SDM dan layanan publik yang lebih baik," ujar Supratman di Gedung DPR, Jakarta, (13/11/2019).

Untuk mencapai target itu, Supratman mengatakan, Omnibus Law yang ingin dibuat oleh Pemerintah harus disesuaikan. Setidaknya ada dua sektor dari Omnibus Law yang akan dibuat pemerintah, yakni berkaitan dengan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

Ghafur menambahkan bahwa Kemenko PMK mendukung omnibus law untuk mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0