Kemenkeu Pangkas Sebagian Besar Eselon IV dan III

BKF Kemenkeu Telah Memangkas Sebagian Besar Eselon IV dan III Menjadi Jabatan Fungsional
Kemenkeu Pangkas Sebagian Besar Eselon IV dan III
Menkeu Sri Mulyani Indrawati/ Kemenkeu

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi arahan agar birokrasi dapat dirampingkan dengan menghapus hirarki jabatan struktural eselon IV dan III pada kementerian-kementerian ke depannya.

Presiden Jokowi menginginkan agar jabatan struktural eselon dapat diubah menjadi jabatan fungsional (jafung) yang berbasis kinerja demi efisiensi dan percepatan pembangunan. 

"Kita juga mendengar Presiden Jokowi bahwa prioritas untuk mencapai 'Indonesia Maju' selain berfokus kepada isu meningkatkan Sumber Daya Manusia, infrastruktur, melakukan transformasi ekonomi kita untuk memiliki struktur yang kuat, kompetitif dan antisipatif untuk perubahan zaman," ujar Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

"Untuk menopang ketiga hal itu, kita sebagai jajaran punggawa negara, harus melakukan dua hal yaitu melakukan simplifikasi regulasi dan meningkatkan efisiensi, kompetensi dan integritas dari birokrasi," tambah Menkeu.

Baca Juga: Pangkas Birokrasi, Jokowi Mau Ganti PNS dengan Robot

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum arahan tersebut dibacakan Presiden, juga telah menuju ke arah yang sama untuk perampingan eselon IV dan III. 

"Dalam rangka kita menyederhanakan birokrasi, kita akan mengurangi pejabat eselon III dan IV, bahkan ada yang menyebut dihilangkan. Kementerian Keuangan memulainya di unit yang memang sangat jelas merupakan unit yang lebih banyak diisi jabatan fungsional yaitu Badan Kebijakan Fiskal (BKF)," kata Menkeu.

"Di dalam BKF kita telah melakukan de-layering ini sebagian besar jabatan administrasi yaitu 19 jabatan Eselon III dihilangkan dari sebelumnya 36 jabatan dan untuk eselon IV sebanyak 74 jabatan juga dihapus dari sebelumnya 124 jabatan," jelas Menkeu.

Khusus jabatan fungsional di BKF tersebut, Menkeu melantik Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Analis Kebijakan. Dari 179 pejabat yang dilantik, terdapat 112 orang yang sebelumnya menjabat sebagai Eselon III dan eselon IV beralih menjadi pejabat fungsional Analis Kebijakan. 

Menkeu mengatakan bahwa perubahan atau reformasi dalam struktur organisasi adalah wajar karena merupakan kebutuhan, terlebih Kemenkeu termasuk organisasi yang penting dalam pengelolaan keuangan negara. 



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0