Ahli PBB Minta Hak Veronica Koman Diberikan

Veronica diharapkan tetap bisa melaporkan secara independen terkait kondisi di Papua
Ahli PBB Minta Hak Veronica Koman Diberikan
Veronica Koman (kanan). (Suara.com)

Jakarta, Nusantaratv.com - Veronica Koman menjadi tersangka provokasi terkait rusuh di asrama mahasiswa Papua. Ahli hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta pemerintah Indonesia melindungi hak Veronica. 

"Kami menyambut baik langkah yang dilakukan Pemerintah terhadap insiden rasisme, namun kami mendesak agar ada langkah segera untuk melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi dan penjatuhan semua tuntutan kepadanya, sehingga dia bisa melanjutkan laporan-laporannya secara independen terkait situasi HAM di negara itu," ujar ahli HAM PBB, disampaikan dalam situs Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, Selasa (17/9/2019).

Pernyataan ini disampaikan para ahli HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain Pelapor Khusus untuk majelis hak perdamaian Clement Nyaletsossi Voule (Togo), Pelapor Khusus untuk promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berkespresi David Kaye (AS), Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan Dubravka Simonovic (Kroasia), Ketua Kelompok Kerja tentang diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan Meskerem Geset Techane (Ethiopia), Pelapor Khusus untuk situasi pejuang HAM Michel Forst (Prancis).

Pelapor Khusus dan Kelompok Kerja merupakan bagian dari Prosedur Khusus Dewan HAM, atau badan terbesar dari para ahli independen pada sistem HAM di PBB. Pelapor Khusus adalah nama lain pencari fakta independen dari Dewan HAM. Mereka bukan staf PBB dan tidak digaji atas kerja mereka, melainkan independen dari pemerintahan atau organisasi dan bekerja atas nama pribadi.

Para ahli pun menaruh perhatian serius terhadap laporan yang mengindikasikan bahwa otoritas Indonesia mempertimbangkan pencabutan paspor Veronica, memblokir rekening bank miliknya, dan meminta Interpol untuk menerbitkan Red Notice guna menemukan perempuan itu. Veronica sendiri berada di luar Indonesia. Sementara polisi menyatakan bukan akan memblokir rekening bank kepunyaan Veronica, melainkan menyelidiki transaksi keuangannya.

Para ahli juga meminta Indonesia melindungi hak-hak semua orang yang melakukan aksi protes secara damai dan mengabarkan kondisi Papua. Mereka turut meminta Indonesia menjamin akses internet, dan melindungi HAM para pelapor kondisi Papua dan Papua Barat. 

"Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengakui hak-hak dari semua pengunjuk rasa dan menjamin keberlangsungan layanan internet. Kami menyambut baik pemulihan internet pada 4 September pada hampir semua wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat," tutur mereka.

Para ahli telah menerima laporan, bahwa internet telah diputus total pada 21 Agustus di kawasan-kawasan di Papua demi memulihkan keamanan. Pemutusan internet bertujuan untuk mencegah beredarnya rumor dan hoaks selama unjuk rasa. Aksi massa besar-besaran telah terjadi di Papua dan Papua Barat sejak pertengahan Agustus. Protes dilancarkan massa usai ada isu rasisme dan diskriminasi di tengah tuntutan separatisme. 

"Unjuk rasa ini tak akan dihentikan oleh penggunaan kekuatan yang berlebihan atau dengan cara menindak kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi," jelas ahli PBB.