Kasus WN Inggris Dinilai Mandek, Kinerja Polres Samosir Disorot

Kuasa hukum menilai kasus ini tak jelas penanganannya

Polres Samosir.

Nusantaratv.com - Kinerja Polres Samosir disoroti. Hal ini terjadi setelah kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan warga negara (WN) Inggris, Serli Napitu, dengan terlapor Nurcahaya Sigmund, disebut tak jelas penanganannya. 

Padahal kasus yang teregistrasi dengan nomor Laporan Polisi No. LP/B-58/IV/2018/SMR/SPKT tertanggal 23 April 2018, sudah cukup lama dilaporkan. 

"Kami sangat menyesalkan kenapa penyidik dalam menangani kasus ini tidak ada progres, sudah tiga tahun perkara ini berjalan, tetapi belum menetapkan terlapor menjadi tersangka. Kalau sudah begini, Klien kami akan selalu mengalami kerugian, selaku korban dari tindakan terlapor," ujar pengacara Serli dari LQ Indonesia Law Firm, Saddan Sitorus, Rabu (7/4/2021). 

"Oleh karena itu patut dipertanyakan kredibilitas penyidik, jika ada yang salah menggunakan kewenangan kami akan bertindak secara hukum," imbuhnya. 

Kasus ini sendiri, kata Saddan bermula kala Serli diminta Nurcahaya untuk membeli satu unit rumah tinggal dan menyewa satu unit rumah vila yang terletak di Tuktuk Siadong, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Jika bersedia, kata dia terlapor berjanji semua surat-menyurat mulai dari akta jual-beli sampai balik nama sertifikat, sekaligus kontrak sewa-menyewa untuk waktu lima tahun akan dibuatkan di Indonesia. 

"Karena secara kebetulan keduanya tinggal di luar negeri, Serli Napitu di Inggris dan Nurcahaya Sigmund atau terlapor di Jerman. Tetapi terlapor ingkar dari apa yang dijanjikan, setelah kewajiban Serli sudah dilaksanakan yakni membayar lunas pembeli satu unit rumah tinggal dan sewa satu unit rumah vila," jelas Saddan. 

Atas itu, laporan polisi pun dibuat kliennya. Nurcahaya disangkakan Pasal 378 dan atau 372 KUH Pidana. 

Menurut Saddan, Polres Samosir telah gagal  mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Yakni menciptakan penegakan hukum yang equality before the law, dan menjunjung hukum sebagai panglima tertinggi. 

"Polisi adalah ujung tombak dalam penegakan hukum, maka wajib menjaga konsistensi tugas dan fungsi dengan proporsional, profesional dan prosedural," kata dia. 

"Penyidik harus transparan dalam menangani kasus ini, penyidik tidak boleh membuat korban menjadi trauma dan skeptis terhadap penegakan hukum yang tidak memiliki kepastian, keadilan dan manfaat, jika perkara mandek begini patut diduga bahwa ada syarat kepentingan oknum dalam perkara ini," imbuh Saddan.

"Kami akan pelajari, dan jika terbukti ini justru bisa meruntuhkan sistem penegakan hukum, dan penyidik harus menjaga nama baik itu," lanjutnya.

Menurut Saddan, akibat belum adanya kepastian dan perkembangan dari penyidik Polres Samosir dalam penanganan perkara ini, menimbulkan kerugian sangat berkepanjangan terhadap kliennya. Baik secara materil, maupun immateril 

"Terbukti, penyidik belum bekerja secara maksimal dalam menuntas perkara ini, tiga tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengungkap sebuah kejahatan, lalu selama itu ada apa dengan penyidik ? Perlu kami pertegas, Serli itu adalah korban dan pelapor yang tujuannya berjuang untuk mendapat keadilan," jelasnya. 

Selama perkara 'mandek', kata Saddan kliennya diduga sempat mendapatkan perlakuan intimidasi dari oknum pengacara terlapor. 

Mulai dari menyuruh paksa meninggalkan rumah yang sudah dibeli dan disewa, pengerusakan handle pintu, pemasangan plang dan spanduk kepemilikan, sampai pengukuran tanah. 

"Kesemua itu dilakukan tanpa hak dan kewenangan," tegas Saddan. 

Saddan sendiri pernah mendatangi kantor Polres Samosir untuk mempertanyakan kelanjutan perkara ini. Namun, kata dia saat itu penjelasan penyidik menyebutkan status perkara ini telah dikembalikan kepada administrasi. 

"Dan informasi itu tidak diketahui oleh Serli sebagai pelapor sampai saat ini," ucapnya. 

"Kalau sejak awal kami lihat dari beberapa surat panggilan dan SP2HP tahun 2018, nama-nama penyidik yang bertugas yakni Brigadir Chandra Hutapea (ii) Brigadir Kuican Simanjuntak (iii) Briptu (d/h Bripda) Roy Grimslay Aritonang, dan (iv) selaku Kasat Reskrim yakni AKP Jonser Marbun. Tetapi ini semua sudah pindah unit, tetapi kenapa tidak diberitahukan kepada klien kami, ada apa? Apakah ada unsur untuk tidak melanjutkan atau dugaan kami bahwa kasus ini syarat kepentingan oleh oknum-oknum diduga tidak bertanggungjawab, Penyidik tidak tegas dalam hal ini," papar Saddan. 

Melalui pertemuan singkat pada Desember 2020 lalu, kata Saddan, penyidik yakni AKP Suhartono dan Briptu Grimslay, berjanji kepada kuasa hukum Serli bahwa penanganan kasus ini akan kembali dilanjutkan. Serta akan melakukan gelar perkara. 

"Tetapi semua itu tidak berjalan dengan baik. Penyidik yang berjanji dari bulan Desember mau gelar, nyatanya tidak ada gelar perkara sampai saat ini, status terlapor belum tersangka, artinya sama saja mandek, sekali lagi polisi harus jujur dan bertugaslah mengacu kepada UU Kepolisian, perkap (peraturan Kapolri) tentang manajemen penyidikan, perkap tentang perkembangan informasi, dan paling utama, polisi harus Presisi," jelas Saddan

LQ pun melayangkan surat kepada beberapa institusi penegak hukum, menyikapi kondisi ini. Antara lain kepada Kapolres Samosir, Kapolri, Itwasum Polri, Divisi Propam Polri, Kompolnas, dan Presiden Jokowi. 

"Tujuannya agar perkara laporan polisi ini bisa berjalan dan diproses Polres secara cepat. Tujuan kami sederhana agar dilakukan gelar atas perkara ini, terlapor kemudian bisa ditetapkan menjadi tersangka, dan demi kepentingan hukum agar ditahan oleh Polres Samosir," kata Saddan. 

"Kami sangat membutuhkan hubungan kemitraan hukum antara kami sebagai kuasa hukum dan Polri bisa berjalan dengan baik dalam penegakan hukum, dan kami masih berkeyakninan bahwa Bapak AKBP Josua masih konsisten menerapkan polisi yang Presisi di Polres Samosir," kata Saddan. 

Sementara, Ketua LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim, mengatakan seharusnya polisi, terutama penyidik yang menangani kasus, sudah lebih canggih dan adaptif dengan zaman yang semakin berkembang. Mereka seharusnya bekerja secara proporsional, professional, dan prosedural. 

"Visi dan misi Polri sudah jelas bahwa semua sama di mata hukum, sehingga tidak ada lagi hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas," ujarnya. 
 
"Hukum itu panglima tertinggi bagi negara, jadi dari awal penyidik secara benar-benar melakukan lidik sampai sidik semua akan mendapatkan titik terang. Serli adalah satu di antara banyak orang mencari keadilan, jika sistem penegakan hukum masih lambat di Polres Samosir, ini akan menjadi preseden buruk bagi institusi Polri ke depan, masyarakat butuh kepastian hukum untuk memperjuangkan haknya, polisi harus tanggap," papar Alvin. 

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK