Warga Dilarang Keluar-Masuk DKI, Kecuali Orang-orang Ini.. :: Nusantaratv.com

Warga Dilarang Keluar-Masuk DKI, Kecuali Orang-orang Ini..

Upaya ini guna mencegah penyebaran virus corona
Warga Dilarang Keluar-Masuk DKI, Kecuali Orang-orang Ini..
Arus lalu-lintas di Jakarta. (Tempo)

Jakarta, Nusantaratv.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang warga keluar-masuk Ibu Kota, guna mencegah penyebaran virus corona.

Baca juga: Kesal Direkam, Pasien Corona Tasikmalaya Kejar dan Peluk Warga Agar Tertular 

Aturan tersebut tertuang dalam Pergub No 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diteken 14 Mei 2020.

"(Pergerakan) dibatasi, sehingga kita bisa menjaga agar virus COVID bisa terkendali," kata Anies pada konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Adanya Pergub ini, diharapkan menjadi landasan kuat petugas saat melakukan penindakan.

"Dengan peraturan ini, petugas di lapangan akan memiliki dasar hukum kuat untuk mereka bekerja mengendalikan pergerakan penduduk," kata Anies.

Menurut Anies, warga Jakarta tak boleh keluar dari kawasan Jabodetabek. Ia meminta warga tetap tinggal di rumah, termasuk saat merayakan hari raya idul fitri.

"Pada intinya pembatasan ini berlaku untuk seluruh Jabodetabek,di mana penduduk Jakarta tidak bisa meninggalkan kawasan ini," tuturnya.

Ada beberapa sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan dispensasi atau keringanan, harus memenuhi persyaratan dokumen untuk mendapatkan surat izin keluar/masuk (SIKM). Apabila ditemukan pemalsuan, akan dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 12, yang bunyinya:

Setiap orang atau pelaku usaha yang membuat surat palsu, memanipulasi informasi dan/ atau dokumen elektronik, memalsukan surat, atau membuat keterangan palsu untuk pengurusan SIKM dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemprov DKI juga bakal menderek atau memberikan denda kepada penyedia jasa transportasi yang mengangkut atau menyewakan kendaraan bagi masyarakat ke luar Provinsi Jakarta. Kecuali, bagi yang memiliki SIKM. Sementara bagi kendaraan pribadi bakal diminta berputar balik.

Sanksi tersebut sesuai Pasal 15 ayat 3, yang bunyinya:

(3) Penyelenggara transportasi darat antar provinsi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi:
a. denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah); atau
b. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lalu, ada pengecualian larangan keluar-masuk Jakarta yang tertuang dalam Pasal 5 Pergub yakni:

Pasal 5

(1) Dikecualikan dari larangan melakukan kegiatan berpergian dengan tujuan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk:
a. pimpinan lembaga tinggi negara;
b. Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional;
c. anggota TNI dan Kepolisian;
d. petugas jalan tol;
e. petugas penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk tenaga medis;
f. petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
g. pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
h. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
i. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping; dan
j. setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki SIKM.

(2) Kategori orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, mengacu pada sektor yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PSBB, yaitu:
a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional;
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/ atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
1. kesehatan
2. bahan pangan/makanan/minuman;
3. energi;
4. komunikasi dan teknologi informasi;
5. keuangan;
6. logistik;
7. perhotelan;
8. konstruksi;
9. industri strategis;
10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau
11. kebutuhan sehari-hari.

e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/ atau sosial.

Meski begitu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti mengisi formulir secara virtual lewat situs corona.jakarta.go.id. Mereka juga harus melengkapi dengan surat keterangan RT/RW, surat keterangan dari tempat kerja, dan bukti-bukti kegiatan yang akan dilakukan.

"Mereka yang dikecualikan tidak otomatis bisa berpergian, tapi mereka harus mengurus surat izin secara virtual, dikerjakan melalui website corona.jakarta.go.id. Di situ ada form aplikasinya dan harus lengkapi dengan surat keterangan yang terkait dengan pekerjaannya, terkait dengan konfirmasi dari RT/RW, juga bukti-bukti kegiatan yang akan dilakukan," pungkasnya .

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1