Wajib Beri Lapak Gratis UMKM, Pengusaha Mal Gugat Pemprov DKI

Mereka melakukan judicial review ke MK Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran
Wajib Beri Lapak Gratis UMKM, Pengusaha Mal Gugat Pemprov DKI
Sudut salah satu mal di Jakarta. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) bakal mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) sehingga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dicabut. Sebab, perda tersebut dinilai memberatkan pusat perbelanjaan (mal).

Baca juga: Tegur Basuki, Jokowi: Rest Area Isinya Kopi Itu, Ayam Itu 

"Kita ambil judicial review, bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk selamatkan keberlangsungan bisnis mal," ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI Hery Sulistyono, Rabu (11/12/2019).

Perda itu, menurut Hery berpotensi membuat semua mal merugi dan tutup. Akibatnya, penerimaan pajak pemerintah pun turun.

"Bukan hanya selamatkan mal, otomatis juga menyelamatkan pendapatan daerah, pajak mal juga besar," jelasnya.

Hery menuturkan, kontribusi pajak dari pusat perbelanjaan cukup tinggi. Antara lain Pajak Restoran (PB) sebesar 10 persen, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak Retribusi Parkir, Pajak Penerangan Umum, hingga PPh 21 untuk l pegawai atau karyawan di mal.

"Jika banyak pusat perbelanjaan yang akhirnya tutup karena penerapan Perda No 2 Tahun 2018, tentu kontribusi pajak akan berkurang," kata Hery.

Perda sendiri mewajibkan bagi para pengelola mal untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui tiga pola kemitraan yang tercantum dalam Pasal 41 ayat 2, yakni penyediaan lokasi usaha, penyediaan pasokan, dan/atau penyediaan fasilitasi.

Dari tiga pola kemitraan tersebut, penyediaan lokasi usaha merupakan pola kemitraan yang wajib dilaksanakan pengelola. Pengelola diwajibkan menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen secara gratis untuk pelaku UMKM.

Meski melakukan gugatan, kata Hery pihaknya bersama asosiasi lain yakni Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan Real Estate Indonesia (REI), tetap berdiskusi dengan Pemprov DKI agar merevisi atau membatalkan perda itu, serta mencari olusi saling menguntungkan (win-win solution).

"Soalnya, jika Perda itu tetap diterapkan, yang bakal terpukul bukan hanya mal, tapi juga para pelaku-pelaku UMKM," tandasnya.

Tanpa adanya perda, menurutnya sejumlah pengelola mal saat ini tengah berupaya mengatasi kondisi bisnis ritel yang sedang lesu. Hal ini ditandai dengan turunnya jumlah pengunjung.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia DKI Jakarta Amran Nukman, mengatakan diperlukan kesamaan pandangan antara Pemprov DKI dan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis.

"Perda itu kan ditujukan untuk memperhatikan warga DKI, kami-kami juga warga DKI, namun perda yang ada itu tidak seimbang. Di satu sisi angkat UMKM, sementara kami sendiri juga butuh berbisnis yang wajar, artinya ada investasi yang telah dikeluarkan dan berupaya untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan," tutur Amran.

Menurutnya, 20 persen lahan gratis untuk UMKM di mal terlalu besar dan sangat memberatkan pengelola.

"(Sebesar) 20 persen itu kan seperlima luas mal. Bisnis mal kan sewakan tempat, jadi income mal untuk kembalikan investasi yang dulu bakal lebih panjang lagi," tandasnya. (Antara)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0