Kini PNS Jelekkan Pemerintah Bisa Dilaporkan ke Situs Ini

ASN disarankan tak mengumbar kritik ke pemerintah di medsos
Kini PNS Jelekkan Pemerintah Bisa Dilaporkan ke Situs Ini
ASN/PNS. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyarankan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS), mengadu ke atasan apabila hendak menyampaikan kritik ke pemerintah. Sebab, ASN memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjalankan kebijakan pemerintah. Bila memiliki pendapat mengenai pemerintah maupun kebijakannya, dianjurkan tak diumbar ke media sosial (medsos).

Baca juga: Jokowi Minta Reformasi Birokrasi Besar-besaran 

"Kritik terhadap pemerintah, kita lihat dulu kritiknya seperti apa. Karena sebagai ASN itu punya kewajiban untuk mengamankan kebijakan pemerintah," kata Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji, usai penandatanganan bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (12/11/2019).

"Kalau ingin mengkritik, tentu ada salurannya. Lebih baik menyampaikan langsung kepada atasannya, kepada menterinya dan lain-lain. Tidak melalui media sosial," imbuhnya.

Jika ada ASN yang berseberangan dengan pemerintah, bisa dilaporkan ke situs https://aduanasn.id/. Menurut Wahyu, ASN yang masuk dalam kategori pada tempat pengaduan itu, kemungkinan karena kritik terhadap pemerintah mengarah ke radikalisasi.

"Mungkin ada kritik-kritik yang masuk dalam radikal, tergantung kritiknya sebetulnya. Kita belum tahu persis," jelas Wahyu.

"Kita ada mekanisme membela diri dan lain-lain, tidak semata-mata kita berikan sanksi," tambahnya.

Sebanyak 12 kementerian dan lembaga negara sebelumnya melakukan penandatangan bersama dalam menangkal radikalisme di tubuh ASN.

Penandatanganan diakhiri dengan peluncuran portal aduan yang disediakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Ada 11 poin yang masuk dalam kategori aduan atau laporan. Empat di antaranya terkait pemerintah.

Poin pertama, penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

Lalu poin keenam, yaitu penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

Ketujuh, yakni keikutsertaan pada kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

Terakhir, yakni penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0