Sawit Indonesia Didiskriminasi, Komisi VI Dukung Perjanjian IEU-CEPA Ditinjau Ulang

Indonesia diminta bersikap komprehensif dalam menyusun perjanjian dengan Uni Eropa
Sawit Indonesia Didiskriminasi, Komisi VI Dukung Perjanjian IEU-CEPA Ditinjau Ulang
Anggota DPR RI Evita Nursanty. (Ist)

Jakarta, Nusantaratv.com - Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendukung dimasukkannya poin perjanjian perlakuan yang adil terhadap kelapa sawit di perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa, atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Baca juga: Jika Tak Masukkan Sawit di Pembahasan, DPR Minta Perjanjian IEU-CEPA Tak Lanjut 

"Kita di DPR dukung pemerintah untuk merumuskan dan meninjau kembali teks IEU-CEPA itu dengan posisi yang fair (adil) terhadap kelapa sawit," ujar Evita saat dihubungi, Jumat (29/11/2019).

Menurut dia, perjanjian yang tertuang dalam IEU-CEPA harus menguntungkan kedua belah pihak.

"Kita dengar terakhir mereka juga komplain soal nikel, itu kan menjadi pengingat bahwa harus ada prinsip win-win dalam IEU-CEPA," kata dia.

Uni Eropa diharapkan tak hanya mengambil keuntungan semata dari Indonesia dalam perjanjian yang dibuat. Tapi juga harus berkontribusi memberikan keuntungan kepada Indonesia.

"Sekali lagi, saya berharap Uni Eropa untuk tidak hanya take (mengambil keuntungan) tanpa give (memberi keuntungan). Ada niat baik di dalamnya. Tanpa itu sulit. Dalam hal ini di sisi lain kita mendorong Indonesia terus menaikkan bargaining position (posisi tawar)-nya," tutur anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Meski begitu, Evita berharap setiap sikap yang diambil Indonesia dalam menyusun perjanjian dengan Uni Eropa, cermat dalam menghitung seluruh untung-rugi. Setiap keputusan yang dibuat diminta tak dilandasi oleh pemahaman yang sempit. Mengingat, kedua pihak saling membutuhkan satu sama lain.

"Kalau tidak salah impor kita dari Eropa tahun lalu USD 6,1 miliar, tahun ini sementara per kuartal I tahun ini impor di angka kurang lebih USD 3,2 miliar sedang ekspor kita USD 3,6 miliar. Kita belum tahu mungkin terjadi penurunan atau bagaimana hingga akhir tahun. Tapi secara umun posisi kita masih surplus sedikit dan sebenarnya lebih terlihat berimbang," paparnya.

"Dengan IEU-CEPA ini kita melihat besar potensi peningkatan kinerja perdagangan keduanya. Jadi melihatnya harus dengan gambar yang besar, bukan sempit," sambung Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya terus mendorong pengolahan
minyak sawit mentah (CPO), menjadi biodiesel. Upaya ini sekaligus guna menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Hal ini juga dilakukan, mengingat CPO merupakan komoditas utama ekspor Indonesia yang dilarang serta didiskriminasi oleh Uni Eropa.

"Kita produksi CPO kita jadi biodiesel sendiri, sekarang sudah B20, kemudian B30 terus B50 hingga B100. Artinya CPO kita gunakan sendiri," ujar Jokowi di acara KOMPAS100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dengan CPO diproduksi di dalam negeri, menurut Jokowi dalam beberapa waktu ke depan harga CPO di pasar internasional bisa terus meningkat. Sehingga, para petani sawit bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik.

"Kenapa kita harus tarung dengan Uni Eropa gara-gara di-banned, didiskriminasi untuk CPO kita," imbuh dia.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0