Perusahaan Pemegang IOMKI Wajib Laporkan Aktivitas Industri di Tengah Covid-19 :: Nusantaratv.com

Perusahaan Pemegang IOMKI Wajib Laporkan Aktivitas Industri di Tengah Covid-19

Menperin Agus Gumiwang Mengeluarkan Surat Edaran Menperin Nomor 8 Tahun 2020 Guna Memastikan Perusahaan Industri Mengikuti Kebijakan Pemerintah
Perusahaan Pemegang IOMKI Wajib Laporkan Aktivitas Industri di Tengah Covid-19
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita/ Kemenperin

Jakarta, Nusantaratv.com - Guna memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri pemegang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) benar-benar melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengeluarkan Surat Edaran Menperin Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IOMKI.

Adapun surat edaran tersebut memuat kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki IOMKI. Ruang lingkup selanjutnya adalah tata cara pelaporan kegiatan industri oleh perusahaan serta sanksi administratif yang diberikan.

Baca Juga: Kemenperin dan Pemda Kawal Ketat Industri Saat PSBB

"Perusahaan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya," ujar Menperin di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Selain itu, perusahaan juga wajib memastikan pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya. Kemudian, surat edaran ini juga mewajibkan perusahaan industri dan kawasan industri melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala setiap akhir minggu.

Perusahaan memberikan laporan melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id) dengan menggunakan akun masing-masing.

"Terhadap perusahaan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri sebanyak tiga kali periode, akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IOMKI," jelas Menperin.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0