Komisi VI Bakal Amandemen UU No 5/1999

Amandemen dilakukan agar persaingan usaha lebih kondusif
Komisi VI Bakal Amandemen UU No 5/1999
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi VI DPR RI berencana mengamandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuannya untuk melahirkan iklim usaha yang kondusif. 

Baca juga: Ini Alasan Komisi VI DPR Puji Kinerja Petrokimia Gresik 

"Kiranya amandemen UU ini nantinya dapat kembali menciptakan kondusifitas iklim persaingan usaha," Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Menurut Martin, UU tersebut harus diperbarui untuk mengakomodasi praktik persaingan usaha di Indonesia. Sebab, perkembangan dunia usaha, baik dalam negeri ataupun luar negeri, dan pemanfaatan penggunaan sistem teknologi digital, menuntut perubahan itu. 

Karenanya Komisi VI mengundang sejumlah akademisi guna menyerap masukan-masukan. 

Martin menjelaskan, masukan-masukan itu sangat membantu sebab banyak hal-hal terkait prinsip yang perlu diperhatikan.

Contohnya kedudukan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai State Auxiliary Body, harus dikaji ulang serta kewenangan KPPU sendiri dalam melakukan pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

Di samping itu UU Nomor 5 Tahun 1999 dibuat pada saat belum ada ekonomi digital.

"Sementara itu, saat ini digital economy mendominasi dunia usaha sehingga perekonomian itu menjadi borderless (tidak terbatas). Ini tentu akan berpengaruh kepada UU Nomor 5 ini. Maka itu perlu ada penyesuaian kembali," papar politikus Partai NasDem tersebut. 

Kendati masih menunggu pendapat anggota Komisi VI, menurut Martin UU ini akan diupayakan masuk dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas).



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0