Nusantaratv.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan Kabupaten Jember sebagai contoh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini karena daerah tersebut dinilai memiliki kesiapan yang baik, terutama dalam hal penyediaan data penerima manfaat yang akurat dan lengkap.
"Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mempersiapkan program MBG," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis, 16 April 2026.
Dia menilai komitmen Pemerintah Kabupaten Jember terlihat dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG.
Langkah ini dinilai mampu meningkatkan keyakinan program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
"Program itu bukan sekadar bantuan pangan, melainkan mesin penggerak ekonomi kerakyatan. Sekitar 93 persen anggaran Badan Gizi Nasional akan disalurkan ke setiap SPPG," katanya.
Dadan menjelaskan, setiap unit SPPG diperkirakan menerima alokasi dana sekitar Rp1 miliar setiap bulan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku dari pelaku usaha lokal seperti petani, peternak, nelayan, hingga UMKM.
Sementara itu, 20 persen dana dialokasikan untuk kebutuhan operasional, termasuk pemberian honor kepada sekitar 47 relawan di setiap SPPG.
Adapun 10 persen sisanya digunakan sebagai pengembalian investasi bagi mitra yang membangun fasilitas SPPG.
"Di Jember sendiri ditargetkan akan berdiri sebanyak 400 unit SPPG. Saat ini, sebanyak 207 unit sudah mulai beroperasi. Artinya, sudah ada aliran dana sekitar Rp207 miliar per bulan yang masuk ke Jember. Itu akan sangat menggerakkan roda ekonomi daerah," ujar Dadan.
Terkait pengawasan program, BGN telah menyiapkan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan deputi pengawasan, sistem pemantauan, serta inspektorat.
Selain itu, masyarakat juga didorong untuk ikut berperan dalam memastikan kualitas makanan melalui dokumentasi harian.
"Kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga meminta Bupati untuk memberikan rekomendasi jika ada SPPG yang tidak patuh dan akan kami tindak lanjuti," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menilai program MBG memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar peningkatan gizi masyarakat.
Program ini disebut sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.
"Potensi perputaran uang dari program MBG sangat fantastis. Jika seluruh SPPG sudah beroperasi penuh, maka nilai ekonomi yang beredar di Jember diperkirakan mencapai Rp4 triliun hingga Rp4,6 triliun per tahun," kata Fawait.
Dia menambahkan, nilai tersebut bahkan berpotensi melampaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember yang saat ini berada di kisaran Rp4,3 triliun.
Perputaran ekonomi dari program MBG diyakini akan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Dari hasil pengamatan di lapangan, banyak tenaga kerja yang terserap berasal dari kelompok yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan tetap, seperti ibu rumah tangga serta warga dengan kondisi ekonomi rendah.
"Dengan keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai produksi MBG, angka pengangguran di Jember diharapkan dapat menurun secara drastis, yang pada akhirnya akan mengakselerasi pengentasan kemiskinan," jelasnya.
Dia juga memastikan saat ini sekitar 200 SPPG telah mulai beroperasi di wilayah Jember. Pemerintah daerah bersama Satgas terkait akan terus melakukan pengawasan agar program MBG dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(Sumber: Antara)




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh