Imbauan Dewan Pers Soal THR, Ini Respons Jurnalis

Dewan Pers mengimbau wartawan tak meminta THR ke selain perusahaan tempatnya bekerja

Ilustrasi. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Dewan Pers mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada beberapa pejabat tinggi negara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Kepala Biro Humas tingkat Pemkab, Pemkot serta Pemprov se-Indonesia perihal ‘Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H’, pada 28 April 2021.

Dalam surat yang beredar luas di grup WhatsApp (WA) wartawan ini, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apa pun yang mungkin dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan media baik secara organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.

"Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan organisasi perusahaan pers, ataupun media," demikian pernyataan surat yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dikutip Minggu (2/5/2021).

Dalam surat bernomor 01/DP/K/IV/2021 ini, Dewan Pers mengeluarkan imbauan tersebut dilandasi dengan sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme wartawan.

"Juga untuk mendukung upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR," lanjut surat itu.

Menurut Dewan Pers, pemberian THR kepada wartawan merupakan kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai atau wartawannya.

"Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media atau sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu, wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa,memeras dana atau mengancam sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu Bapak/Ibu bisa melaporkannya ke Dewan Pers melalui Hendry CH Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers (No.HP: 0811 103 096) dan Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers (No. HP : 0811 812 099)," demikian imbauan tersebut.

Surat Dewan Pers ini menuai reaksi, terutama di kalangan wartawan. Salah satunya Anton Mampan Purba, seorang jurnalis media siber nasional.

Menurut dia, permintaan dan penerimaan THR dari kalangan insan pers merupakan urusan pribadi.

"Ranah pribadi dan kembali lagi ke masing-masing wartawannya kalau soal THR. Kalau enggak ada (THR) jangan maksa harus diadakan, tapi jika ada ya, ambil," ujar Anton, Minggu (2/5/2021).

Insan pers yang sehari-hari menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Mapolda Metro Jaya ini menyebut Dewan Pers seharusnya tak perlu mengeluarkan imbauan tersebut.

"Sensitif dong jika urusannya menyangkut duit alias rembang pati atau Rp," kata dia.

"Seyogianya Dewan Pers keluarkan imbauan, misalnya agar pemerintah atau pejabat tinggi negara bisa membantu kalangan insan pers seperti pengurangan pajak di tengah situasi sulit pandemi seperti sekarang ini. Lalu juga, contoh pengadaan kegiatan bazar khusus media agar dapat juga merasakan indahnya berlebaran seperti yang lain," imbuh jurnalis jebolan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini.

Berbeda dengan Anton, Budi Sam Law Malau, jurnalis media cetak nasional, mendukung upaya Dewan Pers. Sebab hal itu dinilai sebagai langkah nyata dalam menjaga etika profesi.

"Bagus lah itu imbauannya. Sebab jurnalis yang meminta-minta THR (ke pihak di luar perusahaan tempat bekerja) mencoreng profesi jurnalis dan merendahkan diriya sendiri," ujar Budi.

Pihak yang memberikan THR ke jurnalis, kata dia, sesungguhnya juga melecehkan profesi wartawan. Sehingga, kata dia imbauan Dewan Pers harus didukung seluruh elemen jurnalis.

"Selain itu, sumber atau pihak-pihak yang memberi THR ke jurnalis, malahan justru menjatuhkan dan melecehkan profesi jurnalis," kata Budi.

"Bagi semua yang merasa benar-benar jurnalis jadi mesti dipahami bahwa yang mengaku jurnalis tapi minta THR, telah mempermalukan profesinya sendiri," imbuh alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK