Ijazah Eks Pengacara Nasabah Indosurya yang Dipolisikan Ditelusuri

Penelusuran dilakukan di organisasi advokat maupun bank data perguruan tinggi dan mahasiswa

Ilustrasi. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - LQ Indonesia Law Firm menduga pengacara Natalia Rusli, merupakan 'advokat bodong'. Dugaan kesimpulan sementara ini berdasarkan penelusuran mereka dan pihak lainnya. 

"Natalia Rusli mengaku advokat dan menjanjikan jasa hukum di bulan April dan Mei 2020. Namun setelah ditelusuri, Natalia Rusli baru dilantik pengadilan tinggi di September 2020," ujar Kepala Humas dan Media LQ Indonesia Law Firm, Sugi, Selasa (4/5/2021).

Jasa hukum yang dimaksud ialah yang pernah diberikan kepada dua nasabah Koperasi Simpan-Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, M dan VS. Melalui advokat LQ Alvin Lim, keduanya melaporkan Natalia dan pihak terkait lainnya ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan penipuan.

Keduanya mengaku telah menyetorkan sejumlah uang jasa hukum kepada Natalia, karena dijanjikan kerugiannya akibat dugaan investasi bodong Indosurya, segera dibayar. Namun, menurut M dan VS hal itu tak terwujud hingga kini.

"Jadi ketika menerima uang dan tanda tangan surat kuasa belum menjadi advokat, di sini merupakan dugaan rangkain kata-kata bohong agar korban menyerahkan uang," jelas Sugi.

Selain itu, LQ juga menduga ijazah sarjana hukum (SH) yang dipakai Natalia palsu. Hal ini juga sempat dipersoalkan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), selaku pihak yang mengangkat Natalia sebagai advokat.

"Kami mendapatkan info, berdasarkan penelusuran wartawan kepada Ketua Umum Peradin Ropaun Rambe, Ropaun mengatakan 'Peradin sudah meminta pertanggungjawaban kepada Natalia Rusli atas legalitas Ijazahnya. Namun Natalia Rusli malah mengundurkan diri'," beber Sugi.

Keterangan dari Peradin pusat, lanjut dia bahwa Natalia Rusli awalnya diadukan oleh sejumlah korban Indosurya. Mereka pun melakukan pengecekan di sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Hasilnya, kata Sugi diketahui ijazah Natalia Rusli tidak terdaftar.

"Lalu para korban itu membuat aduan etik ke Peradin agar Natalia Rusli diperiksa atas dugaan 'advokat bodong' dimana Peradin pusat memanggil Natalia untuk memberikan klarifikasi dan menyerahkan bukti legalitas ijazahnya. Natalia Rusli bukannya menyerahkan bukti legalitas malah mengundurkan diri untuk menghindari aduan etik Peradin," papar Sugi.

Adapun setelah keluar dari Peradin, Natalia Rusli bergabung ke Kongres Advokat Indonesia (KAI). LQ melalui pendirinya, Alvin Lim, sempat menghubungi secara langsung Vice President KAI, Erman Umar guna meminta pengecekan terhadap keabsahan ijazah S1 hukum Natalia Rusli.

"Organisasi advokat jangan tutup mata dan hanya mau ambil uang membership tapi punya kewajiban moral untuk menjaga bahwa anggotanya sudah dicek dan sah sebagai pengacara dan mengecek keaslian data kelengkapan menjadi pengacara," ujar Alvin.

"Ini penting untuk menjaga marwah advokat sebagai penegak hukum, sesuai UU Kekuasaan Kehakiman," imbuhnya.

Di samping dilaporkan dua korban Indosurya, Natalia Rusli juga dipolisikan terkait dugaan penipuan dengan modus penangguhan penahanan, yang juga ke Polda Metro Jaya. Kasus ini menyeret nama Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun), Chaerul Amir, yang belakangan dicopot Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin karena terbukti menyalahgunakan wewenang. Kasus tersebut, juga menjadi perhatian sejumlah pihak, salah satunya LSM Sikat Mafia.

Menurut Ketua Harian LSM Sikat Mafia, Bambang Hartono, pihaknya turut melakukan penelusuran terhadap perguruan tinggi yang disebut mengeluarkan ijazah sarjana hukum Natalia Rusli, Universitas Timbul Nusantara-IBEK.

"Namun satpam IBEK mengatakan universitas tersebut sudah tutup dari tahun 2019. Tidak ada kegiatan belajar-mengajar di lokasi," kata Bambang yang merupakan doktor hukum ini.

Selain itu, Bambang juga melakukan pengecekan melalui situs
https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa.

"Ketika dimasukkan nama mahasiswa dan nama universitas, tidak muncul data Natalia Rusli, yang berarti nama Natalia Rusli tidak terdaftar di Dikti di universitas tersebut," ujarnya.

"Apabila terbukti ijazah yang digunakan untuk mendaftar BAS (berita acara sumpah advokat), palsu/tidak terdaftar, maka Natalia Rusli bukan hanya merusak Institusi advokat namun melecehkan marwah institusi pengadilan tinggi yang melantik Natalia Rusli," lanjut dia.

Bambang mengatakan, dalam persoalan dugaan 'lawyer bodong' masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan. Karena sesuai UU, yang boleh memberikan nasihat hukum kepada pencari keadilan adalah advokat yang sah, baik rekam jejak edukasi maupun sertifikasi.

"Natalia Rusli diduga mencemooh sistem pengangkatan advokat dan membuktikan lemahnya pengawasan sehingga dengan mudah siapa saja bisa mudah masuk dan menjadi lawyer," tandasnya.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK