Ma'ruf Amin Sebut Ormas Islam Pendukung RUU Pesantren Banyak

Pengesahan RUU Pesantren sebelumnya ditolak Muhammadiyah dan ormas lainnya
Ma'ruf Amin Sebut Ormas Islam Pendukung RUU Pesantren Banyak
Ma'ruf Amin bersama Jokowi

Jakarta, Nusantaratv.com - Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mengungkapkan ada sejumlah ormas Islam yang turut mendukung pengesahan RUU Pesantren. Dukungan, kata dia bukan hanya datang dari PBNU. 

"Kalau pesantren itu kan banyak, itu permintaan banyak, bukan hanya NU yang mendukung, Al Washliyah punya pesantren banyak, Mathla'ul Anwar juga, Ittihadiyah, Tarbiyah, jadi banyak yang mendukung karena itu pesantren-pesantren banyak sekali," ujar Ma'ruf di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

MUI, kata dia juga mendukung pengesahan RUU Pesantren. Aturan tersebut diperlukan, agar pemerintah mendorong pesantren setara dengan pendidikan umum.

"Jadi perlu peran pemerintah untuk memberikan dorongan kepada pesantren supaya menjadi program pemerintah supaya setara dengan pendidikan umum, supaya mereka tamatannya berkualitas," tuturnya. 

PP Muhammadiyah bersama sejumlah ormas Islam, sebelumnya menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo untuk menunda pengesahan RUU Pesantren. Muhammadiyah menilai RUU Pesantren tak mengakomodir aspirasi seluruh ormas Islam.

Surat permintaan penundaan pengesahan RUU Pesantren diteken Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti pada 17 September 2019. Surat ditembuskan ke Presiden RI, Ketua Komisi X DPR RI, serta Ketua Komisi VIII DPR RI.

Selain Muhammadiyah, ormas Islam yang turut meminta penundaan pengesahan RUU Pesantren, antara lain Aisyiyah, Al Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Persatuan Islam (Persis), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW), Mathla'ul Anwar, Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), dan Pondok Pesantren Darunnajah. Surat juga dilampiri dengan pendapat ormas Islam yang meminta penundaan. 

"Setelah mengkaji secara mendalam RUU Pesantren, dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, antropologis, dan perkembangan serta pertumbuhan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kami menyampaikan permohonan kiranya saudara Ketua DPR RI berkenan menunda pengesahan RUU Pesantren menjadi undang-undang karena, pertama: belum mengakomodir aspirasi ormas Islam serta dinamika pertumbuhan dan perkembangan pesantren, kedua: materi RUU Pesantren diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," demikian petikan surat itu.