Ma'ruf Amin Mau Penegakan Hukum Karhutla Juga Mengacu Fatwa MUI

MUI pada 2016 mengeluarkan fatwa haram terhadap karhutla
Ma'ruf Amin Mau Penegakan Hukum Karhutla Juga Mengacu Fatwa MUI
Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin. (Elvan J Siagian)

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin, meminta penegakan hukum tentang pembakaran hutan dan lahan (karhutla), juga mengacu fatwa haram yang telah dikeluarkan MUI. Ma'ruf mengakui fatwa haram yang dikeluarkan MUI pada 2016 lalu itu, belum cukup kuat untuk mengantisipasi tindak karhutla yang hingga kini masih terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

"Tapi ada yang memang tidak cukup melalui fatwa, perlu ada tindakan, perlu ada penindakan hukum, law enforcement. Kalau sifat fatwa itu bimbingan, pedoman, ajakan, arahan, tapi kalau tidak bisa diarahkan ya di-law enforcement, penegakan hukum," ujar Ma'ruf di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

MUI sendiri telah merilis fatwa haram tentang karhutla sejak 2016 lalu berdasarkan permintaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam fatwa, ada enam ketentuan hukum terkait pidana karhutla, antara lain:

1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain, hukumnya haram.

2. Memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, hukumnya haram.

3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkannya.

4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.

5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinspinya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan.b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.c. Ditujukan untuk kemaslahatan.d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.

6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka lima, hukumnya haram.