KPK: Korupsi Anggaran Bencana Dikategorikan Kejahatan Berat :: Nusantaratv.com

KPK: Korupsi Anggaran Bencana Dikategorikan Kejahatan Berat

KPK Mendorong Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk Terlibat Aktif Bersama-Sama Pemda.
KPK: Korupsi Anggaran Bencana Dikategorikan Kejahatan Berat
Ilustrasi. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah untuk mewaspadai semua titik rawan korupsi penanganan pandemik virus corona (COVID-19).

Ada empat area yang menjadi perhatian KPK dalam penanganan COVID-19. Yakni pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumbangan pihak ketiga, proses realokasi anggaran, dan penyelenggaraan bantuan sosial (bansos).

"Dalam pengadaan barang dan jasa, ada potensi kolusi dengan penyedia, mark-up harga, kickback, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan fraud atau kecurangan," Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam Rakor jajaran Pemda se-Provinsi Sulteng dan Kalteng melalui telekonferensi, Jumat (8/5/2020), dikutip dari laman kpk.go.id.

Rapat ini dihadiri jajaran pemda se-Provinsi Sulteng dan Kalteng. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membuka rapat bersama jajaran pemda Kalteng, sedangkan untuk pemda Sulteng dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ghufron mengingatkan KPK akan tegas mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dan unsur korupsi dalam penanganan COVID-19.

Baca Juga: Batas Akhir Penyampaian LHKPN, Kepatuhan Nasional Capai 92,81 Persen 

"Karena keselamatan rakyat adalah yang utama, maka korupsi anggaran bencana dikategorikan kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati," tegas Ghufron.

Pemda Sulteng, tercatat telah melakukan realokasi APBD untuk kepentingan penanganan COVID-19 yang meliputi 3 fokus belanja, yaitu untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial. Porsi alokasi masing-masing, yaitu 57,77 persen; 20,70 persen; dan 21,53 persen.

"Sepanjang Bapak/Ibu mengadakan barang dan jasa dengan itikad baik dan sesuai ketentuan, tidak perlu takut memaksimalkan anggaran yang sudah ada," jelas Alexander kepada jajaran Pemda Kalteng.

Dia menambahkan mengingat besarnya alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 tersebut, KPK mendorong peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk terlibat aktif bersama-sama Pemda.

Dari realokasi anggaran yang dilakukan pemda se-Kalimantan Tengah untuk penanganan COVID-19, KPK mencatat total senilai Rp810 Miliar. Terdiri atas Rp138,8 miliar untuk belanja penanganan dampak ekonomi, sebesar Rp267,1 Miliar untuk jaring pengaman sosial, dan yang terbesar Rp404,2 miliar untuk belanja penanganan kesehatan.

Rapat ini juga membahas pencapaian Monitoring for Prevention wilayah Sulteng tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 71 persen dari capaian tahun 2018 sebesar 56 persen. Dibandingkan rata-rata nasional 2019, capaian wilayah Sulteng berada di atas rata-rata. Tahun 2019 rata-rata nasional 68 persen. Berbeda dengan capaian tahun 2018, Sulteng masih di bawah rata-rata nasional yaitu 58 persen. 

Capaian Monitoring for Prevention wilayah Kalimantan Tengah tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69 persen dari capaian tahun 2018 sebesar 59 persen. Dibandingkan rata-rata nasional, wilayah Kalimantan Tengah hanya sedikit di atas rata-rata. Tahun 2019 rata-rata nasional 68 persen dan tahun 2018 rata-rata nasional di angka 58 persen.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0