Kemendagri Tak Mau Pengelolaan Parkir oleh Preman Berkedok Ormas

Pernyataan ini menanggapi kejadian di Bekasi
Kemendagri Tak Mau Pengelolaan Parkir oleh Preman Berkedok Ormas
Mendagri Tito Karnavian (kanan)

Jakarta, Nusantaratv.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pengelolaan parkir tak merugikan masyarakat. Kementerian pimpinan Tito Karnavian tak ingin pengelolaan parkir dilakukan preman berkedok anggota organisasi kemasyarakatan (ormas). 

Baca juga: Polisi Selidiki Kasus Ormas 'Paksa' Kelola Parkir Minimarket Bekasi 

"Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar, akibatnya pemda (pemda) tidak mendapat pemasukan yang signifikan. Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok ormas, kemungkinan besar terjadi pungli," ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar, Rabu (6/11/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Bahtiar menekankan pentingnya investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Atas itu, Kemendagri mau para kepala daerah mendukung visi-misi Jokowi ini, salah satunya dengan melakukan penertiban tadi.

Pemerintah daerah diminta mengambil tindakan tegas dalam melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

"Saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar. Sehingga perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan saber pungli dan penindakan premanisme, baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus ormas," tutur Bahtiar.


Beredar sebelumnya video anggota ormas yang meminta pengelolaan parkir kepada minimarket. Dalam video tampak Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda didampingi polisi dan sejumlah anggota ormas. Aan meminta minimarket di Kota Bekasi bekerja sama dengan ormas dalam hal penarikan retribusi parkir.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membenarkan adanya surat tugas kepada ormas untuk mengelola parkir minimarket. Surat tugas yang dikeluarkan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bekasi itu dievaluasi setiap bulan. Rahmat menyatakan, anggota ormas dibekali surat tugas tersebut agar dapat mengkoordinir parkir minimarket.

"Kalau penugasan dari Bapenda itu biasanya paling lama sebulan. Sebulan dievaluasi sebulan dievaluasi, kalau ternyata masih memegang sudah tidak berlaku artinya sudah tidak berlaku lagi," ujar Rahmat, Selasa (5/11/2019). 

Pembekalan surat tugas jaga parkir minimarket oleh ormas di Kota Bekasi ini menimbulkan polemik. Bapenda Kota Bekasi akhirnya tak lagi menerbitkan surat itu.

"Sudah tidak ada lagi, sudah habis. Kita nggak terbitkan lagi," kata Kepala Bapenda Bekasi Aan Suhanda, Selasa (5/11/2019). 



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0