Kasusnya Dinilai Tak Jalan dan Janggal, Relawan Jokowi Minta Atensi Jaksa Agung dan Kapolri :: Nusantaratv.com

Kasusnya Dinilai Tak Jalan dan Janggal, Relawan Jokowi Minta Atensi Jaksa Agung dan Kapolri

Kasus dugaan penggelapan itu penanganannya diduga bermasalah baik di kepolisian maupun kejaksaan
Kasusnya Dinilai Tak Jalan dan Janggal, Relawan Jokowi Minta Atensi Jaksa Agung dan Kapolri
Kantor Kejaksaan Agung RI. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pengacara senior yang juga relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, C Suhadi, meminta Kejaksaan Agung RI, Polri dan Kompolnas untuk memberi perhatian terhadap kasus dugaan penggelapan yang ia laporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Agustus 2017 silam. 

Baca juga: Jadi Jenderal Bintang Dua, Argo Yuwono Jabat Kadiv Humas Polri 

Sebab kasus dugaan penggelapan uang hasil eksekusi senilai kurang lebih Rp 2,2 miliar oleh seseorang berinisial KS itu, dinilai prosesnya tak jalan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. 

KS diduga menggelapkan uang hasil eksekusi milik klien Suhadi, yakni Lim Kwang Yauw dan kakak-adik Denianto Wirawardhana.

Awalnya, KS menerima uang titipan sebesar Rp 5,2 miliar untuk operasional penanganan perkara. Seiring berjalannya waktu sebagian uang digunakan sebagaimana mestinya, namun ada sisa uang kurang lebih sekitar Rp 2,2 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh KS. Sehingga Suhadi membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

"Lalu laporan saya pun sudah sampai pada tingkat gelar perkara hingga KS telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian. Kemudian perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Setelah itu perkara diterima dan JPU telah memberi petunjuk  P-19 dan penyidik telah melengkapi petunjuk lalu  berkas kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan," ujar Suhadi, Jumat (30/5/2020).

"Setelah perkara dilimpahkan kembali, saya sebagai pelapor hingga bulan April 2p20   belum mendapat kejelasan atas kasus tersebut karena sepertinya perkara tidak berjalan sebagaimana mestinya," imbuhnya. 

Suhadi semakin mempertanyakan penanganan kasus ini, terutama saat ia mendapat informasi dari jaksa penuntut umum (JPU) pengganti, bahwa ranah kasus berubah dari sengketa pidana ke perdata. Hal ini dilakukan mengacu keterangan ahli saat pemeriksaan di kepolisian. 

"Bahwa menjadi aneh kemudian keterangan ahli dimunculkan di tengah perkara yang menjelang P-21, dan anehnya lagi secara serta-merta JPU menerima keterangan ahli di tengah perkara yang sudah diberi petunjuk," tuturnya. 

Menurut Suhadi, alasan pengalihan perkara ini menjadi ranah perdata ini menjadi aneh karena menurut UU Kejaksaan, jaksa pengganti tidak boleh membuat petunjuk baru, karena pada prinsipnya jaksa itu satu. Sehingga, JPU pengganti harus mengikuti petunjuk yang ada dan kalau dirasa masih kurang, JPU dapat mengembangkan hasil petunjuk tadi. 

"Bukan mengeluarkan petunjuk baru. Ini salah, dan saya keberatan makanya saya akan laporkan ke atasannya agar ada tindakan yang setimpal," kata Suhadi. 

Suhadi pun merasa aneh dengan penyidikan perkara yang sudah sekian lama, sudah ada tersangka, dan telah dilimpahkan, tapi ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ( SPDP) baru  yang dikeluarkan pada 6 Desember 2019. 

"Di dalam Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2004 Pasal 2 ayat 3 itu mengatakan bahwa jaksa itu prinsipnya satu. Jadi antara jaksa satu dengan jaksa lainnya harus selaras, jika yang satu ngomongnya A maka warnanya pun harusnya A dan jika berubah dipastikan ada pelanggaran," tuturnya  

"Sehingga dengan adanya perubahan itu saya menduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh JPU maupun penyidik di kepolisian. Ini merugikan saya sebagai pelapor," imbuh Suhadi. 

Selain meminta atensi kepada Kompolnas, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kadiv Propam Polri, Suhadi pun bersurat ke Komisi Kejaksaan guna mengutarakan seluruh keluhannya ini. Surat tersebut ditembuskan juga ke Jaksa Agung, Kapolri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Maka berdasarkan uraian di atas saya mohon juga kepada Bapak Komisi Kejaksaan RI dan juga Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti laporan ini," tandas Ketua Umum Relawan Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) dan tim hukum Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0