Dear PNS! Ini Aturan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri

Aturan ini banyak berkaitan dengan pembatalan perjalanan dinas luar negeri
Dear PNS! Ini Aturan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri
Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru mengenai perjalanan dinas luar negeri bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 Tahun 2019 tentang Tata-cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 

Baca juga: Sri Mulyani Singgung Pejabat Korup Walau Gaji Besar 

Regulasi tersebut hasil revisi dari PMK Nomor 164 Tahun 2015 tentang hal yang sama. Peraturan ini banyak menjelaskan soal prosedur pembatalan perjalanan dinas luar negeri dan penanganan biaya yang timbul akibat pembatalan perjalanan dinas itu.

"Dalam hal perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah dapat dilakukan pembatalan. Pembatalan untuk perjalanan dinas jabatan dilakukan dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan surat tugas," tulis PMK, dikutip dari Selasa (10/12/2019). 

"Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang ditandatangani oleh PPK," lanjut bunyi surat. 

Biaya yang muncul sebagai akibat pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan pindah, bakal dibebankan ke DIPA satuan kerja masing-masing. Sementara dalam hal pembatalan perjalanan dinas surat pernyataan disertai dokumen pendukung yang relevan.

Adapun biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja yakni:

1. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan tiket transportasi;
2. Sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan penginapan;
3. Biaya aplikasi visa; dan/atau
4. Biaya lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.

Berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai perjalanan dinas menurut PMK:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
3. Melaksanakan pengumandahan (detasering);
4. Mengikuti konferensi/ sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
5. Mengikuti dan atau melaksanakan pameran dan promosi; dan/ atau
6. Mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, atau kegiatan sejenis.

PMK berlaku sejak diundangkan pada 5 Desember 2019 lalu. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0