Benarkan Jokowi, Mahfud Md: Hukuman Mati Koruptor Sudah Ada UU-nya

Meski begitu kewenangan mengeksekusi koruptor dengan hukuman mati ada di pengadilan
Benarkan Jokowi, Mahfud Md: Hukuman Mati Koruptor Sudah Ada UU-nya
Menko Polhukam Mahfud Md (tengah).

Jakarta, Nusantaratv.com - Menko Polhukam Mahfud Md menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai hukuman mati untuk koruptor sudah benar. Sebab, sudah ada regulasi yang mengatur hukuman tersebut.

Baca juga: Ditanya Anak SMA Kenapa Koruptor Tak Dihukum Mati, Ini Jawaban Jokowi

"Hukuman mati untuk koruptor kan sudah ada UU-nya. Jadi benar Pak Jokowi itu. Sudah ada UU-nya, tapi belum pernah dilaksanakan," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Meski begitu, menurut dia eksekusi hukuman mati merupakan kewenangan pengadilan, bukan dari pemerintah.

"Ya kalau hukuman mati gampang. Jangan tanya eksekusinya, tanya kapan itu dijatuhkan. Itu nanti pengadilan dong. Bukan pemerintah. Enggak boleh Pak Jokowi menjatuhkan hukuman mati. Itu pengadilan. Kalau pengadilannya enggak jatuhkan, enggak bisa," paparnya.

Mahfud menjelaskan, seorang koruptor bisa dihukum mati apabila berulang kali korupsi dan korupsi terhadap dana bencana.

"Orang koruptor bisa dijatuhi hukuman mati kalau dua hal. Satu, pengulangan korupsi, dua, dilakukan terhadap dana-dana bencana. Nah, kalau itu bisa dijatuhi hukuman mati. Tinggal hakim mau menjatuhkan enggak," jelas dia.

Adapun aturan hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat 2 ini mengatur hukuman bagi koruptor, dan hukuman mati menjadi salah satu opsinya, bunyinya:

Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sebelumnya, Jokowi bicara mengenai hukuman mati koruptor saat peringatan Hari Antikorupsi di SMKN 57 Jakarta. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya ia ditanya oleh salah seorang siswa, mengapa koruptor tak dihukum mati.

"Kalau korupsi bencana alam, dimungkinkan. Kalau nggak, tidak. Misalnya ada gempa, tsunami, di Aceh, atau di NTB kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa (dihukum mati)," ujar Jokowi, Senin (10/12/2019).

Sejauh ini, Jokowi mengakui belum ada koruptor yang dihukum mati.

"Tapi sampai sekarang belum ada, tapi di luar bencana belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati, UU ada belum tentu diberi ancaman hukuman mati, di luar itu UU-nya belum ada," paparnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0