Menkes Wacanakan Beri Subsidi PBPU Kelas III BPJS Kesehatan

Kelas paling rendah BPJS Kesehatan diberi subsidi agar tak terbebani kenaikan premi
Menkes Wacanakan Beri Subsidi PBPU Kelas III BPJS Kesehatan
Menkes Terawan Agus Putranto (tengah) saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mewacanakan pemberian subsidi bagi peserta mandiri kelas III Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Upaya ini demi meringankan beban masyarakat usai kenaikan premi atau iuran bulanan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Komisi IX Minta Iuran BPJS Kesehatan Kategori PBU-PB Tak Naik 

"Iuran untuk kelas I dan kelas II yang naik, sedangkan iuran kelas III disubsidi. Tetapi, baru kita hitung supaya tidak salah anggarannya," kata Menkes Terawan kala mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Rumah Sakit Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2019). 

Wacana subsidi menarget peserta bukan penerima upah (PBPU) yang memilih layanan kesehatan kelas III. Kategori ini berbeda dengan pekerja penerima upah (PPU) yang melakukan pembayaran iuran melalui pemotongan upah tiap bulan oleh pihak perusahaan tempat mereka bekerja.

Terawan menjelaskan, ada sejumlah hal yang perlu dipastikan supaya iuran BPJS Kesehatan bagi PBPU yang memilih layanan kelas III, tak naik dengan cara subsidi. Jika wacana ini terwujud, kalangan penerima bantuan iuran (PBI) bukan satu-satunya yang disubsidi negara untuk dapat dijamin BPJS Kesehatan. Karenanya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Ini baru dibahas bagaimana membantu PBPU supaya kelas III ini seolah-olah tidak terjadi kenaikan iuran. Hal itu baru mau kita selesaikan. Kan (kenaikan iuran BPJS Kesehatan) belum berlaku. Masih 1 Januari 2020," tuturnya. 

"Pemerintah berusaha membantu rakyat dengan menggelontorkan dana untuk peserta yang iurannya ditanggung pemerintah dan peserta bukan penerima upah (PBPU) juga terbantu," imbuh mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto ini. 

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2020 mendatang.

Untuk peserta mandiri, iuran kelas III naik menjadi Rp 42 ribu dari semula Rp 25.500 per orang per bulan. Iuran kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu. Adapun premi bulanan untuk kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Sejumlah pihak menolak kenaikan ini, salah satunya Komisi IX DPR RI. 



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0