Hakim Perkara Laporan Anak Bos Kapal Api Bakal Diadukan ke KY

Sebab hakim dianggap kuasa hukum terdakwa melanggar ketentuan

Advokat LQ Indonesia Law Firm.

Surabaya, Nusantaratv.com - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang perkara dugaan penipuan dalam pembangunan infrastruktur untuk penambangan nikel, dengan terdakwa Christian Halim, Rabu (7/4/2021).

Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh anak pemilik perusahaan grup Kapal Api, Christeven Mergonoto.

Sidang yang dipimpin hakim Ni Made Purnami tersebut, mengagendakan pemeriksaan terdakwa. 

Dalam kesempatan itu, Christian menjelaskan kronologis dan kendala yang terjadi di lapangan, terkait perkara tersebut. Turut hadir dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) Novan dan Sabetania.

Kuasa hukum terdakwa dari LQ Indonesia Law Firm menilai, perkara yang didakwakan JPU kepada kliennya penuh kejanggalan dan diduga pemutarbalikkan fakta sebenarnya.

Pelapor yang teriak rugi, disebut Christian bukannya melakukan audit keuangan atas uang yang diberikan. Malahan mengunakan appraiser yang hanya melihat infrastruktur dari foto untuk menentukan nilai infrastruktur.

"Bagaimana appraiser bisa tahu bahan yang saya gunakan apabila tidak turun langsung ke lapangan dan tidak tahu dimana titik 0 (titik di mana saya memulai). Hasil audit dari ahli keuangan malah membuktikan bahwa saya malah rugi dalam pengerjaan proyek ini," kata Christian.

Kuasa hukum terdakwa dari LQ, Alvin Lim, sempat menanyakan apa yang menjadi penyebab kasus ini terjadi kepada Christian. Terdakwa pun menjawab.

"Jelas belum sesuai spek karena belum selesai. Uang yang seharusnya dibayarkan oleh PT CIM adalah Rp. 20.980.000.000, belum lagi ada permintaan Rp1,5 M (miliar) untuk uang jaminan yang diminta oleh Gentha dan diberikan ke Christeven dan permintaan Gentha selaku Direktur Utama PT CIM agar ongkos penambangan diambil dulu dari uang Infrastruktur. Kekurangan bayar yang menjadi kewajiban PT CIM/Christeven Mergonoto inilah yang menjadi penyebab kurangnya dana untuk menyelesaikan infrastruktur sesuai spek," papar Christian.

"Jika infrastruktur dihentikan karena dana distop oleh pelapor. Bagaimana mungkin saya disalahkan dengan dugaan penipuan dan memberikan janji palsu?" imbuhnya.

Kuasa hukum terdakwa lainnya, yang juga dari LQ, Jaka Maulana, menegaskan kasus tersebut sangatlah janggal.

"Tidak mungkin akan bisa naik P21 dan disidangkan apabila tidak ada pengaruh 'money dan power' kenapa saya bilang gitu? Dari proses penyidikan sudah janggal, dimana BAP M. Gentha ada perubahan keterangan mengenai uang Rp1 miliar yang ditransfer ke rekening pribadinya. Bukankah apabila klien saya dituduhkan pasal pidana penggelapan maka seharusnya Gentha diseret pula sebagai tersangka dan terdakwa, karena dalam Pasal 372, pidana penggelapan ada unsur di dalam kekuasaannya' uang Rp1 miliar yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan Infrastruktur malah diminta oleh Gentha, untuk jaminan dan berada dalam kekuasaan Gentha," jelas Jaka.

"Namun, kepolisian melakukan dua kali BAP tambahan untuk merubah keterangan mengenai uang jaminan ini agar, Gentha terlepas dari pidana penggelapan. Di sinilah saya bilang ada dugaan money dan power, karena oknum aparat penegak hukum tidak mungkin akan diduga melanggar hukum tanpa 'money dan power'," imbuhnya.

Saat terdakwa ditanyakan mengenai apakah pernah ada komplain tentang infrastruktur yang dianggap pelapor tidak sesuai spek, Christian menjawab tidak pernah ada.

"Tidak pernah ada keluhan dan komplain di WA group dimana dalam wa group ada Gentha, Christeven, Kevin, Airlangga dan Wisnu. Yang mulia, saya bukan dewa dan paranormal yang bisa membaca pikiran pelapor jika ada keluhan dan tidak menyampaikan kepada saya. Tiba-tiba secara sepihak saya distop dari mengerjakan infrastruktur yang belum selesai, lalu dilaporkan polisi. Ketika saya beritikad baik, malah alat berat saya ditahan di lokasi mereka," beber Christian.

Jaka pun menilai adanya dugaan kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa.

"Bagaimana mengatakan orang menipu jika ternyata si pelapor saja belum melunasi tagihannya dan kewajibannya yang sudah dijanjikan. Inilah yang disebut 'maling teriak maling'. Modus ini jelas digunakan untuk menghindari membayar tagihan yang sudah jatuh tempo," kata Jaka.

"Jika majelis hakim benar-benar teliti dan mau mempelajari kasus ini, maka sudah jelas ini adalah kasus perdata tentang sengketa bisnis, bukan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa. Sidang kemaren saja ahli pidana Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH dengan gamblang menerangkan bahwa semua perbuatan yang ada dalam kasus ini malah menjelaskan bahwa ini adalah sengketa bisnis, urusan kebendaan dan urusan uang. Tidak ada niat buruk dan perbuatan melawan hukumnya," lanjutnya.

Alvin Lim pun menyatakan keprihatinannya terhadap peradilan Christian Halim, yang ia nilai 'sesat'.

"Kenapa saya bilang peradilan sesat? Peradilan sesat adalah proses hukum atau due process of law yang melanggar aturan acara pidana. Sidang kemarin dengan jelas saya nyatakan ke hakim bahwa Pasal 160 KUHAP ayat 1 (c) berisi 'Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan', hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut," papar Alvin.

Alvin pun telah meminta kepada hakim agar M Gentha dipanggil atas permintaan penasihat hukum, untuk didengar keterangannya. Karena, ada dokumen dan keterangan yang setelah dicek oleh pihaknya, diduga keterangan Gentha adalah palsu.

"Jelas keterangan palsu adalah upaya Saksi dalam melecehkan pengadilan, juga dapat dikenakan Pasal 242 KUH Pidana tentang sumpah palsu," kata dia.

Tujuan pemeriksaan saksi adalah untuk mencari kebenaran materiil. Jadi ketika penasihat hukum sesuai haknya meminta agar Gentha kembali dihadirkan, maka berdasarkan Pasal 160 KUH Acara Pidana, hakim dinilai wajib mendengarkan karena Gentha adalah saksi yang tertera dalam berkas perkara.

"Namun anehnya, jawaban hakim malah melanggar KUHAP, dijawab jaksa sudah berusaha menghadirkan namun gagal, silakan penasihat hukum hadirkan Gentha. Dalam KUHAP, kewajiban menghadirkan saksi yang tertera dalam berkas adalah kewajiban jaksa selaku eksekutor, dengan ucapan hakim bahwa penasihat hukum saja yang menghadirkan maka hakim secara langsung mengalihkan tanggung jawab dan tugas Jaksa ke penasehat hukum, jadi apakah boleh nanti saya saja sekalian buat surat tuntutan?" papar Alvin.

"Sungguh ngawur dan tidak berdasarkan hukum, kata-kata hakim ini," ucapnya.

Atas dugaan pelanggaran kode etik hakim ini, kata Alvin, maka LQ Indonesia Law Firm, akan melapor ke Komisi Yudisial agar bisa diperiksa.

"Lawyer harus berani mengambil tindakan dan harus berani bertindak selama diperbolehkan oleh undang-undang untuk memberikan pembelaan maksimal bagi kliennya. Itulah tugas lawyer. Jika lawyer tidak berani membela dan bertabrakan dengan pihak yang melawan hukum, bagaimana masyarakat yang terkena kasus bisa memperoleh keadilan?" jelas Alvin.

"Besok pagi rekan LQ Indonesia Law Firm akan ke KY untuk mendaftarkan aduan etik ini," sambung dia.

"Penasihat hukum kebanyakan takut melaporkan hakim ke Komisi Yudisial atau Bawas MA karena tidak mau dimusuhi. Namun tidak bagi LQ Indonesia Law Firm," kata Jaka.

"LQ cinta sama institusi dan aparat penegak hukum, yang LQ benci adalah oknum aparat penegak hukum yang mencoreng reputasi dan nama baik institusi penegakan hukum. Jika semua diam, maka Indonesia tidak akan maju dan menjadi negara hukum. Ini pesan dari Alvin Lim, mentor dan pendiri LQ Indonesia Law Firm," lanjut Jaka.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK