Langgar UU, Izin Tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Dicabut

Sanksi Dijatuhkan Setelah Terbukti Melanggar Ketentuan Perundang-undangan. 
Langgar UU, Izin Tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Dicabut
Ilustrasi Umrah. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sanksi dijatuhkan setelah ketiganya terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan. 

Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, mengatakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan untuk tiga PPIU dijatuhkan karena beberapa sebab. 

Ada yang karena melakukan pelanggaran berupa peminjaman legalitas kepada Non PPIU. Ada yang tidak menyediakan tiket kepulangan, dan tidak memulangkan jamaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa di Arab Saudi - ujar Arfi di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Ketiga PPIU yang telah dicabut izinnya adalah PT Zeinta Intan Kalimantan, PT Yasmira Wisata Utama, dan PT As Syirbani Mandiri Wisata. Ketiganya juga sudah dikeluarkan dari daftar PPIU Berizin di aplikasi umrah cerdas - lanjut Arfi, dilansir dari laman Kemenag.

Sementara itu, M. Ali Zakiyudin, Kepala Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, menyebut selain mencabut izin, Kemenag juga telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada PPIU tersebut.

Baca Juga: Kemenag Siapkan Bimbingan Manasik Jamaah Haji Disabilitas dan Lansia 

Dijelaskannya, sanksi diberikan karena mereka terbukti melakukan pelanggaran berupa penundaan jadwal keberangkatan, penerbangan dengan dua kali transit atau lebih, tidak membuatkan identitas atau kartu tanda pengenal jamaah umrah sesuai ketentuan, serta operasional kantor perwakilan yang tidak sesuai ketentuan.

Jika kesalahan yang berakibat peringatan tertulis ini terulang, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pembekuan. Yaitu, tidak boleh beroperasi, paling lama dua tahun - tegas Zaki.

Zaki menambahkan, sanksi pencabutan izin yang sudah dijatuhkan tidak bisa dipulihkan karena alasan apapun. Untuk sanksi tertulis, proses pemulihannya dilakukan dengan berkinerja lebih baik lagi dan tidak melanggar aturan. 

Jangan percaya jika ada oknum yang mengatasnamakan Kemenag untuk memberi bantuan mengurus proses sanksi ini sambil minta biaya dalam jumlah tertentu - tutur Zaki.

Sedangkan Noer Aliya Fitra, Kasubdit Pengawasan Umrah, mengatakan sejak awal 2019, Kemenag total telah menjatuhkan sanksi kepada 12 PPIU. Di mana sebanyak lima PPIU dicabut izinnya.

Sebelumnya, dua PPIU yang dicabut izinnya adalah PT Joe Pentha Wisata dan PT Bumi Minang Pertiwi. Sementara tujuh PPIU menerima sanksi peringatan tertulis.

Baca Juga: Soal Kuota Haji Cadangan, Pemerintah Berharap Ditambah 10 Persen

Penjatuhan sanksi ini menjadi pembelajaran bagi PPIU lainnya agar selalu mengikuti regulasi penyelenggaraan ibadah umrah - terang Nafit, sapaan akrabnya.

Ditambahkan Nafit, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan penyelenggaraan ibadah umrah. Salah satunya adalah dengan menghadirkan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH).

Keberadaan SISKOPATUH diharapkan bisa menjadi alat monitor dan kontrol bagi pemerintah dan masyarakat. Publik nantinya bisa ikut mengakses, sehingga bisa ikut mengetahui kalau ada biro travel yang menelantarkan calon jamaah umrah atau tidak menepati janjinya - tukas Nafit.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0