Kloter Haji Berbasis Kecamatan, Kemenag Sebut Permudah Pendampingan Jamaah

Pengkloteran akan dibentuk berdasarkan jamaah haji per Kecamatan, sehingga memudahkan KBIH untuk melakukan bimbingan dan pendampingan jamaah.
Kloter Haji Berbasis Kecamatan, Kemenag Sebut Permudah Pendampingan Jamaah
Kloter haji berbasis Kecamatan untuk mempermudah bimbingan. (Dok. Humas Kemenag)

Jakarta, Nusantaratv.com - Guna memudahkan proses bimbingan dan pendampingan jamaah haji, maka kloter haji akan dibentuk berbasis kecamatan. 

"Pengkloteran akan dibentuk berdasarkan jamaah haji per Kecamatan, sehingga memudahkan KBIH untuk melakukan bimbingan dan pendampingan jamaah," ujar Nizar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), di Jakarta, dilansir laman Kemenag, Senin (14/10/2019).  

Menurut Nizar, pada musim haji 1441H (2020), pihaknya akan menyempurnakan pelaksanaan sistem zonasi. Hal itu tidak diniatkan untuk melemahkan, tapi justru menguatkan peran KBIH.

Melalui sistem zonasi, jamaah haji dari daerah tertentu dapat ditempatkan dalam satu zona selama di Arab Saudi. Sehingga akan memudahkan pembimbing ibadah KBIH dalam melakukan tugas bimbingan dan pendambingan bagi jamaah haji. 

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Ibadah, Pemerintah Bakal Sempurnakan Pola Manasik Haji

"Dengan dikelompokkan pada satu zona, maka pembimbing KBIH akan lebih mudah mengkoodinir mobilitas jamaah dari hotel menuju haram, baik ketika di Mekkah atau Madinah," tuturnya. 

Di samping itu, lanjut Nizar, sistem zonasi juga akan mempermudah fungsi pengawasan yang dilakukan DPR dan DPD. Mereka lebih mudah untuk menjaring masukan dan evaluasi dari jamaah, khususnya konstituen dari daerah pemilihan mereka masing-masing.

Jamaah dari NTB (Nusa Tenggara Barat) misalnya, dengan sistem zonasi dapat ditempatkan dalam satu hotel sehingga memudahkan dalam proses pembimbingan manasik bagi jamaah.

Agar sistem zonasi dapat berjalan secara maksimal, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, pihak Ditjen PHU akan mengirimkan manifes lebih awal, tepatnya setelah dilakukan MoU antara Menteri Agama dan Menteri Haji Arab Saudi.

Manifes yang dibagikan lebih awal, akan memudahkan pihak Kemenag Kabupaten/Kota untuk meminta Kepala KUA agar membentuk kloter berdasarkan jamaah yang ada di tingkat Kecamatan. 

"Pihak KUA diharapkan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan pihak KBIH untuk mengelompokkan jamaah haji dalam satu kloter," terangnya. 

Baca Juga: Raja Saudi Sebut Penyelenggaraan Haji Indonesia Excelent

"Melalui sistem zonasi inilah dapat diterapkan program manasik sepanjang tahun, di mana pengkloteran jamaah sudah bisa dipastikan jauh-jauh sebelumnya," sambungnya.

Nizar mengaku telah memberikan tabayyun di beberapa daerah (Banyumas dan Brebes), terkait isu sistem zonasi akan melemahkan KBIH. Setelah dijelaskan, kebanyakan KBIH justru mendukung agar sistem zonasi ini terus diterapkan.

Di samping memudahkan proses bimbingan selama di Saudi Arabia, sistem zonasi juga dapat memfasilitasi keberadaan KBIH untuk saling menguatkan satu sama lain. 

"KBIH dengan jumlah jamaah sedikit dapat digabungkan dengan KBIH yang jumlah jamaahnya banyak. Di sinilah diharapkan terjadi proses kompetisi yang sehat, kompetisi yang tidak saling mematikan satu sama lain," tukas Nizar. 

Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0