Kemenag dan 10 Kementerian/Lembaga, Tandatangani SKB Penanganan Radikalisme ASN

Diluncurkan Pula Portal Aduan ASN untuk Menangkal Paham Radikalisme.
Kemenag dan 10 Kementerian/Lembaga, Tandatangani SKB Penanganan Radikalisme ASN
Kemenag dan 10 Kementerian/Lembaga tandatangani SKB penanganan radikalisme ASN. (Dok. Humas Kemenag)

Jakarta, Nusantaratv.com - Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN (Aparatur Sipil Negara), pada Selasa (12/11/2019). 

Selain Kemenag, SKB ditandatangani oleh 10 kementerian/lembaga lainnya, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

  1. Minta Polemik Radikalisme Disudahi, Menag: Saatnya Fokus Layani Umat
  2. Bertemu Wapres Ma'ruf, Dubes Selandia Baru Bahas Radikalisme

Adapula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pada kesempatan itu, diluncurkan pula portal aduan ASN untuk menangkal paham radikalisme, yakni aduanasn.id. Ditanya tentang tindak lanjut dari SKB ini, M. Nur Kholis Setiawan, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, mengatakan bahwa Kemenag sangat firm atau tegas akan menindaklanjuti SKB tersebut.

Ya, tentu kita dengan sangat firm menindaklanjuti SKB tersebut. Ketika ada aduan yang masuk, nanti ada koordinasi  dan akan ada satuan tugas (task force), tentu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kita memiliki tim, nah tim nanti yang akan mendalami - ujar Nur Kholis, dikutip laman Kemenag, Selasa (12/11/2019).

Jadi sebetulnya, tim ini memiliki legitimasi yang makin kokoh. Kalau sebelumnya, mungkin lebih subjektif, tapi sekarang dengan adanya SKB tersebut, tentu jauh lebih objektif , memperkuat dari apa yang sudah pernah dilakukan - lanjut Nur Kholis.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0