Ingatkan Pemerintah, Sondang Tampubolon: Pandemi Covid-19 Bukan Lomba Lari 100 Meter, Tapi Maraton :: Nusantaratv.com

Ingatkan Pemerintah, Sondang Tampubolon: Pandemi Covid-19 Bukan Lomba Lari 100 Meter, Tapi Maraton

Karenanya kebijakan yang diambil diharapkan bukan hanya untuk jangka pendek
Ingatkan Pemerintah, Sondang Tampubolon: Pandemi Covid-19 Bukan Lomba Lari 100 Meter, Tapi Maraton
Sondang Tampubolon (kanan) di Nusantara Siang.

Jakarta, Nusantaratv.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sondang Tiar Debora Tampubolon mengapresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor perekonomian, dalam menghadapi wabah virus corona. Seperti pemberian stimulus dan relaksasi keuangan bagi para pelaku usaha. 

Baca juga: Ini Daftar Lengkap Bantuan Pemerintah Semasa Wabah Corona RI 

Hal ini penting dilakukan, mengingat pandemi corona di Tanah Air diperkirakan tak berakhir dalam waktu sebentar. 

Karenanya perlu kebijakan-kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang yang mampu menyelamatkan keuangan para pelaku usaha di segala tingkatan. 

"Karena pandemi covid-19 ini bukan lomba lari 100 meter ya, ini adalah lomba maraton, jarak jauh. Karena itu pemerintah mengatur bagaimana para pelaku industri, para pelaku usaha bisa memiliki napas yang panjang," ujar Sondang dalam program Nusantara Siang di Nusantara TV (NTV), Selasa (21/4/2020). 

Sondang pun berharap ada rencana lainnya dari pemerintah, apabila kebijakan yang diambil saat ini ternyata tak mampu membendung dampak ekonomi yang timbul akibat wabah covid-19.

"Kalau pun seluruh kebijakan itu masih belum bisa menahan PHK dan sebagainya, pemerintah harus memikirkan langkah selanjutnya, karena kalau mereka dirumahkan, di-PHK, otomatis mereka tidak bekerja, mereka mau makan apa?" tuturnya. 

"Nah ini harus dipikirkan, apakah harus dikeluarkan bantuan atau santunan atau bagaimana. Kalau industri-industri yang dalam tanggungan BPJS it's oke ya, karena dalam rentang waktu dia sampai mendapatkan pekerjaan kembali, masih bisa mendapatkan santunan. Bagaimana misalnya banyak yang tidak terdaftar di dalam BPJS, itu yang harus dipikirkan," paparnya. 

Menurut Sondang, seluruh antisipasi ini harus dipersiapkan pihak eksekutif. Agar nantinya risiko terburuk dari pandemi covid-19 tak terjadi. 

"Itu yang terus kita bahas di DPR, bagaimana krisis kesehatan ini tidak menjadi krisis ekonomi," tandas anggota Komisi VI DPR RI. 

Diketahui, guna mengantisipasi dampak wabah corona, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan relaksasi kredit bagi kendaraan bermotor milik pengemudi ojek dan taksi, serta bagi pelaku UMKM. Mantan Wali Kota Solo juga memberikan insentif pajak bagi perorangan maupun pelaku usaha dan lain sebagainya. 

Rinciannya, pemerintah menganggarkan Rp 75 triliun untuk dana kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau social safety net (SSN), Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan, serta stimulus kredit usaha rakyat. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0