Biaya Haji Tahun Depan, Menag: Upayakan Tidak Naik

Menag Fachrul Razi mengingatkan pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab.
Biaya Haji Tahun Depan, Menag: Upayakan Tidak Naik
Menag Fachrul Razi menerima Kepala BPKH Anggito Abimanyu. (Dok. Humas Kemenag)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Agama (Menag) Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengatakan dalam menyusun proyeksi keuangan dan penetapan biaya haji untuk tahun mendatang, harus diupayakan tidak ada kenaikan.

Pada prinsipnya, harus berupaya agar biaya tidak lebih tinggi atau minimal sama dengan biaya haji terakhir - ujar Fachrul Razi. 

Menag bertemu dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat (Jakpus). Demikian dilansir laman Kemenag, Senin (11/11/2019). 

Dalam kesempatan itu, Menag mengingatkan pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. 

Pada pengelolaan dana haji, yang terpenting harus betul-betul berhati-hati. Karena pada dasarnya ini adalah dana umat, yang pertanggungjawabannya bukan saja hanya kepada manusia, namun kepada Allah. Kalau saya, memilih yang paling aman saja dan paling tidak beresiko - lanjutnya. 

Saat ini, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji adalah BPKH. Pengelolaan keuangan haji meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. 

Sementara itu, Anggito menyebut adanya rencana pemberlakukan Global Distribution System (GDS) dengan dengan sistem online pengadaan pelayanan terpadu di Arab Saudi. 

Layanan ini memungkinkan pengguna dalam hal ini (pemerintah/PIHK) untuk melakukan pemesanan secara online terkait dengan pengadaan dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan pada penyelenggaraan haji. 

Ini merupakan upaya agar biaya haji lebih efisien karena dapat dilakukan pemesanan lebih awal - terang Anggito. 

Menanggapi hal itu, Maman Saefullah, Direktur Pengelolaan Dana Haji Kemenag, menyebut pemberlakuan sistem online perlu dilakukan proses perundingan dan pertimbangan lebih dalam dan matang. 

Hal ini untuk mengetahui apakah biaya yang dibutuhkan dengan sistem GDS mampu menekan biaya haji lebih efisien atau tidak.

Kalau diberlakukan tahun ini, maka kami segera memutuskan biaya yang disepakati oleh DPR.  Setelah sepakat dan diputuskan oleh DPR, maka kami akan segera klik. Karena sekarang tidak ada lagi negosiasi harga, jadi langsung ada paket-paket.

Dengan paket itulah, justru kami akan melihat biaya yang paling murah, kalau murah jaraknya jauh maka kami akan segera mengubah PMA - tukas Maman.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0