Eks Pengacara Nasabah Indosurya Diadukan ke KAI

Hal ini terkait janji yang disebut pihak pelapor tak ditepati

Ilustrasi. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Mantan pengacara nasabah Koperasi Simpan-Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Natalia Rusli, diadukan ke organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI). Penyebabnya, ijazah sarjana hukum (SH) perempuan itu dituding tak terdaftar atau diduga palsu. 

Laporan ini disampaikan LQ Indonesia Law Firm, selaku kuasa hukum dua nasabah Indosurya, VS dan M, yang mengaku dirugikan oleh Natalia. 

"Benar, LQ Indonesia Law Firm secara resmi mengirimkan surat aduan etik agar teradu Natalia Rusli disidang etik di KAI," ujar Founder LQ Indonesia Law Firm yang juga kuasa hukum VS dan M, Alvin Lim, Kamis (6/5/2021). 

VS dan M mengaku diminta uang jasa hukum oleh Natalia, dengan janji ganti rugi dari Indosurya akan segera dibayarkan. Namun, janji itu disebutnya tak terwujud. 

Menurut Alvin, ijazah Natalia diduga tak terdaftar di pusat data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Kemendikbud-Ristek. Natalia, kata dia, diduga tak pernah mengenyam pendidikan hukum di perguruan tinggi. 

"Pasal 3, UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur syarat menjadi advokat ayat (e) adalah memiliki ijazah yang sah, di sini dugaan kuat ijazah sarjana hukum Natalia Rusli yang digunakan untuk mengajukan berita acara sumpah (BAS) advokat tidak terdaftar di Dikti," tutur Alvin. 

"Natalia Rusli tidak pernah mengikuti proses belajar-mengajar. Maka LQ mengirimkan aduan etik dan meminta agar digelar sidang etik terhadap Natalia Rusli agar NR diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazah sarjana hukum keluaran Universitas Timbul Nusantara-IBEK," imbuhnya. 

Terkait persoalan ini, Alvin mengaku telah menghubungi Presiden KAI Emran Umar. Aduan tersebut, kata Alvin akan diperiksa secara resmi melalui Dewan Kehormatan KAI. Jika sidang etik digelar, Natalia akan diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. 

"Apabila nanti terbukti Natalia Rusli tidak dapat memberikan keabsahan ijazah sarjana hukumnya di sidang etik KAI, maka para korban akan mengajukan gugatan hukum berupa pembatalan berita acara sumpah (pelantikan advokat) yang dikeluarkan di pengadilan tinggi. LQ juga sudah mengirimkan surat ke Dikti dan Pengadilan Tinggi Banten untuk meminta dokumentasi perihal keabsahan ijazah Natalia Rusli," papar Alvin. 

"Ini hal serius. Begitu mudahnya orang menjadi advokat diduga tanpa melalui proses belajar-mengajar, dan diduga 'nembak' BAS," lanjutnya. 

Ketua Harian LSM Sikat Mafia Bambang Hartono, mengatakan jika ijazah Natalia Rusli terbukti bermasalah, hal ini menjadi persoalan yang tak main-main. Dunia penegakan hukum di Indonesia, kata dia menjadi tercoreng apabila hal ini benar adanya. 

"Apabila orang dengan ijazah palsu dapat dengan mudah menjadi advokat tersumpah. Juga informasi yang didapat, diduga BAS dibeli Natalia seharga puluhan juta di Peradin, tanpa mengikuti PKPA dan UPA. Istilahnya ini dari ijazah dan BAS nembak," ujarnya 

"Lalu bagaimana kualitas advokat Indonesia? Ke depannya isinya markus semua dengan ijazah palsu dan BAS nembak. Hancur sudah satu dari empat pilar penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menjadi korban yang dirugikan," imbuh doktor hukum tersebut. 

Kepala Humas dan Media LQ Indonesia Law Firm, Sugi menegaskan pihaknya tak main-main dalam penegakan hukum serta pemberantasan dan penindakan oknum. 

"Dimana pemerintah belum menyoroti, LQ sudah membantu pemerintah dalam pembenahan. Sudah waktunya Indonesia berbenah diri dan membersihkan dunia hukum dari oknum aparat penegak hukum termasuk oknum lawyer," ujar Sugi. 

"Dalam jejak digital LQ sudah pernah mempolisikan oknum Jaksa, oknum hakim, oknum polisi dan sekarang kami mempidanakan oknum pengacara," sambungnya. 

LQ, kata dia akan tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Sugi memastikan, pihaknya hanya benci terhadap oknum yang bermasalah, bukan institusi. 

"Peraturan UU di Indonesia sangat lemah dan banyak 'loop hole/celah' sehingga oknum subur tumbuh berkembang di institusi penegakan hukum. Untuk mewujudkan visi Jokowi, maka hukum harus berubah lebih baik. LQ membantu pemerintah dalam memberantas mafia kasus dan oknum aparat yang menyengsarakan masyarakat," jelasnya. 

"Sesuai pesan Presiden Jokowi, aparat penegak hukum jangan gigit orang benar, yang salah silahkan digigit. Maka LQ Indonesia mengikuti arahan Presiden RI dan siap mengigit dan memproses hukum orang yang salah," lanjut Sugi. 

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK