Pemerintah Anggarkan Rp 7,6 Triliun untuk 5 Titik KSPN

Dalam mendukung dan merealisasikan pembangunan infrastruktur di lima lokasi KSPN, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai...
Rayza Nirwan - Ekonomi,Minggu, 27-10-2019 21:28 WIB
Pemerintah Anggarkan Rp 7,6 Triliun untuk 5 Titik KSPN
Menter PUPR Basuki Hadimuljono bersama beberapa menteri lainnya/ PUPR

Jakarta, Nusantaratv.com - Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pembangunan infrastruktur PUPR pada lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas.

Adapun kelima KSPN tersebut, yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang selesai pada akhir 2020. Sedangkan untuk Anggaran yang dialokasikan pada kelima KSPN tersebut mencapai Rp 7,6 triliun.

"Dukungan infrastruktur lima KSPN harus selesai akhir tahun 2020 sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan dan Rapat Kabinet Terbatas sebelumnya. Kami pastikan tahun 2020 dari Kementerian PUPR anggarkan Rp 7,6 triliun dan dari Kementerian Perhubungan sekitar Rp 2,5 triliun untuk investasi langsung APBN guna pembangunan infrastruktur KSPN," ujar Menteri PUPR dalam pertemuan dengan lima menteri di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Baca Juga: Peningkatan Jaringan Jalan Danau Toba Mencapai Rp 312 Miliar

Pertemuan ini pada dasarnya merupakan sharing informasi antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai program prioritas di bidang pariwisata.

"Harapannya dari sharing ini bisa terjalin sinergi yang baik agar dukungan infrastruktur di lima KSPN yang sudah kami bangun bisa delivered dan langsung dimanfaatkan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta didukung dengan investasi," kata Menteri PUPR.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan koordinasi ini diperlukan untuk meningkatkan inisiatif baru terhadap fungsi-fungsi keusahaan seperti investasi di beberapa wilayah KSPN.

"Contohnya sudah ada program bagus di Labuan Bajo, saya usulkan format ini bisa dilakukan di beberapa tempat lain, karena tidak mungkin mengandalkan dana APBN. Jadi kita mendorong investasi di KSPN Super Prioritas," jelas Menhub.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0