Satu Tahun Jokowi di Periode II, Indef Sebut Pemerintah Wariskan Hutang Segunung!

Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak
Raymond - Ekonomi,Selasa, 20-10-2020 10:08 WIB
Satu Tahun Jokowi di Periode II, Indef Sebut Pemerintah Wariskan Hutang Segunung!
Joko Widodo

Nusantaratv.com - Satu tahun sudah Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo sebagai presiden Ri pada periode kedua. Namun, ternyata banyak catatan menarik dari berbagai kalangan, terutama di sektor ekonomi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, orang nomor satu di Indonesia itu mewariskan utang negara yang terus membengkak.

"Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah," ujarnya, kemarin di Jakarta.

Sebagai informasi, menurut catatan International Debt Statistics 2021 dari Bank Dunia, Indonesia tercatat menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN), yakni USD 402 miliar.

"Setiap 1 orang penduduk di era Pemerintahan Jokowi-Maa’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta. Itu diambil dari perhitungan utang pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk," ungkapnya.

Ia bahkan, menyebut, bahwa beban utang itu bakal semakin membesar. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi nasional alami penurunan hingga menyentuh level -5,32 persen di kuartal II 2020 akibat terlambatnya penanganan Covid-19 yang dilakukan.

Ironisnya pada 2020, pemerintah juga telah menerbitkan Global Bond sebesar USD 4,3 miliar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. Artinya, ia menegaskan, pemerintah tengah mewarisi utang pada generasi ke depan.

Sementara itu, terkait kesiapan Pemerintaham Jokowi dalam hal stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) menghadapi resesi ekonomi relatif kecil, hanya 4,2 persen dari PDB dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang 20,8 persen dan Singapura 13 persen.

"Stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12 persen, sementara korporasi mendapatkan 24 persen stimulus. Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonom," tegasnya.

Sebelumnya, Bhima juga mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Nusantara menurutnya sia-sia dalam menurunkan ongkos logistik.

"Salah satu masalah terbesar adalah biaya logistik yang tak menurun signifikan meskipun bangun infrastruktur di mana-mana high cost economy," ujarnya, dalam sebuah diskusi virtual bersama Greenpeace, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurutnya, biaya logistik masih berada di kisaran 23-24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Oleh karenanya, Bhima menyatakan pembangunan infrastruktur belum mampu menurunkan biaya logistik karena banyak infrastruktur yang salah dalam perencanaan.

"Tingginya biaya logistik menyebabkan investasi di Indonesia berbiaya tinggi," jelasnya.

Selain itu, Bhima juga mempertanyakan skema rencana peningkatan dunia kerja di Indonesia, Karena menurutnya, UU Omnibus Law Cipta Kerja nyaris, sama sekali tidak memberikan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia.

“Jadi satu lagi yang menarik adalah terkait dengan masalah pekerjaan, jadi judulnya adalah undang-undang cipta kerja, tapi kita bisa melihat nanti saya bahas perdetail, tapi secara konseptualnya, terjadi kontradiksi, pertama; kalau kita bicara soal penyerapan tenaga kerja, kenapa yang dimudahkan dalam UU Cipta Kerja itu adalah tenaga kerja asing.

“Bahkan untuk sektor ekonomi digital yang digadang-gadang kiyta akan mengarah pada industri 4.0, ekonomi digital, tapi ternyata yang dipermudah masuk tanpa ada kewajiban izin juga tanpa ada rencana adanya penggunaan tenaga kerja asing itu adalah sektor start-up,” tegasnya.

Ia juga menyindir rancangan Presiden terkait Food Estate dan cetak sawah yang ternyata bertentangan dengan tujuan awal untuk membangkitkan pertanian.

“Yang Kedua, katanya sektor pertanian ini akan digadang-gadang juga akan menyerap tenaga kerja,  Pak Jokowi bikin Food Estate, cetak sawah dan sebaginya, tetapi dalam omnibus law cipta kerja justru ada kemudahan impor pangan yang luar biasa dibebaskan.

“Sehingga kita jadi bertanya, ini cipta kerja tapi cipta kerjanya bukan untuk Indonesia, petaninya juga bukan untuk petani Indonesia, karena yang akan tumbu subur adalah rente rente importir pangan, dengan adanya omnibus law cipta kerja,” pungkasnya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0