Cak Imin Desak Penyaluran Stimulus Ekonomi Dipercepat

Pemerintah dan DPR Berjibaku Melahirkan Kebijakan yang Dapat Meminimalisir Dampak Pandemi COVID-19.
Adiantoro - Ekonomi,Rabu, 23-09-2020 09:39 WIB
Cak Imin Desak Penyaluran Stimulus Ekonomi Dipercepat
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah harus terus diingatkan untuk segera menyalurkan stimulus ekonomi guna membendung gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) di masa pandemi virus corona (COVID-19).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Selasa (22/9/2020). Menurutnya, seluruh komponen bangsa harus bersinergi membendung gelombang PHK agar dampak sosial lebih luas bisa dicegah. 

Pemerintah harus terus diingatkan bahwa berbagai stimulus harus segera dan cepat disalurkan. Berbagai hambatan birokrasi harus dipangkas. Permudah mekanisme pencairan - ujar Cak Imin, sapaan akrabnya.

Pandemi COVID-19, ungkap pria kelahiran Jombang, Jawa Timur (Jatim), 53 tahun silam itu, berdampak pada aspek sosial. Mereka yang paling terdampak adalah kelompok ekonomi bawah yang membutuhkan mobilitas dan interaksi soial dengan tatap muka.

Selain itu, dunia usaha yang mulai bergeliat juga kembali terhenti. Respon masyarakat pun beragam menyikapi persoalan ini. Ada yang menolak, ada juga yang bisa memahami. Namun, pemerintah dalam hal ini sungguh ingin mengedepankan keselamatan rakyatnya.

Diungkapkannya, pemerintah dan DPR berjibaku dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak pandemi, terutama terkait soal ekonomi.

Sungguh pilihan yang sulit, satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan jiwa rakyatnya, tapi di sisi lain pemerintah juga harus memastikan bahwa ekonomi harus tetap bergerak agar kita terhindar masuk jurang resesi - terang mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu mengungkapkan pemerintah dan DPR RI paham betul, gelombang PHK tak bisa dihindari.

Diketahui, berdasarkan survei SMRC terbaru menyebut ada sekitar 29 juta warga masyarakat yang terkena PHK akibat COVID-19. Sedangkan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) juga mencatat, di sektor formal ada sekitar 6,4 juta orang yang terkena PHK.

Dan, setidaknya 64 juta UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) yang selama ini menjadi salah satu penyangga ketenagakerjaan juga terkena imbasnya. UMKM yang berhenti beroperasi karena COVID-19 sampai saaat ini mencapai 48,4 persen dari total keseluruhan.

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, berbagai skema-skema perlindungan sosial sesungguhnya telah diberikan negara. Hal ini telah menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah. 

Mulai soal stimulus untuk dunia usaha, stimulus untuk UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, BLT Dana Desa, dan lain sebagainya.

Ditegaskannya, yang diperlukan saat ini adalah sinergi semua komponen agar bergerak bersama menahan laju dan gelombang PHK agar tidak semakin membesar.  

Perlu sinergi pemerintah pusat dan daerah agar data yang diberikan bisa akurat sehingga bantuan tepat sasaran - tukas pria yang juga Ketua Pengawas Penanganan COVID-19. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0