Serikat Pekerja Rokok Siap Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Cukai

FSP RTMM-SPSI sudah menyurati Presiden Joko Widodo pada 9 September lalu. Isi surat tersebut terkait permohonan perlindungan...
Ramses Rianto Manurung - Ekonomi,Minggu, 25-10-2020 22:40 WIB
Serikat Pekerja Rokok Siap Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Cukai
Para pekerja di pabrik rokok/ist

Jakarta, Nusantaratv.com-Rencana kenaikan cukai hasil tembakau tahun 2021 sebesar 13%-20% direspon keras oleh Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI). 

FSP RTMM-SPSI dengan tegas menolak rencana tersebut dan siap menggelar aksi unjuk rasa.

Organisasi yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja industri hasil tembakau mendesak Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berimbang atas regulasi dan kenaikan cukai rokok di tahun depan, dengan memikirkan beberapa aspek.

Sejumlah poin utama yang diajukan oleh PP FSP RTMM-SPSI ialah, pembatalan rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2021. Hal itu dinilai akan berdampak langsung kepada pekerja industri hasil tembakau.

Baca juga: Berawal dari Rokok, Ini Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung Cepat Meluas

Kemudian meminta Menteri Keuangan agar melibatkan kementerian terkait dalam mengambil kebijakan kenaikan HJE-Cukai tahun 2021, diantaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti industri hasil tembakau/ pengusaha, asosiasi industri hasil tembakau, pekerja/buruh dalam hal ini diwakili serikat pekerja FSP RTMM-SPSI, petani dan seluruh pihak terkait lainnya.

Terakhir, meminta pemerintah untuk melindungi industri rokok kretek sebagai industri khas Indonesia dan padat karya, yang paling rentan terkena program efisiensi di industri hasil tembakau (IHT).

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menyebut pihaknya sudah menyurati Presiden Joko Widodo pada 9 September lalu. Isi surat tersebut terkait permohonan perlindungan atas hilangnya pekerjaan anggota FSP RTMM-SPSI yang bekerja di industri hasil tembakau, akibat pabrik yang tutup dikarenakan regulasi dan kebijakan yang dinilai tidak adil.

Sudarto menyampaikan kenaikan cukai tahun 2020 yang mencekik ditambah dengan mewabahnya pandemi Covid-19, telah membuat kondisi industri hasil tembakau (IHT) semakin tertekan dan tidak menentu.

"Imbasnya adalah pada pekerja, anggota kami yang terlibat dalam sektor industri ini. Penurunan produksi telah menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan dan tentu daya beli pekerja. Pertanyaannya, dimanakah peran Pemerintah untuk melindungi rakyatnya, khususnya pekerja yang menggantungkan penghidupannya dari industri legal ini?," ungkap Sudarto pada Minggu (25/10).

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0