BPN Siapkan 4 PP Terkait Turunan UU Cipta Kerja

PP Penyelenggaraan Tata Ruang nantinya membuat tata ruang menjadi lebih komprehensif, memudahkan investasi, mencegah korupsi,...
Raymond - Ekonomi,Jumat, 16-10-2020 19:20 WIB
BPN Siapkan 4 PP Terkait Turunan UU Cipta Kerja

Nusantaratv.com - Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan progres penyelesaian draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) telah mencapai 90 persen. Ia menjelaskan, dalam UU Cipta Kerja terdapat empat klaster yang masuk dalam Kementerian ATR. 

"RPP kita kebut, saat ini progresnya 90 persen drafnya sudah jadi. Pekan depan kami undang berbagai pihak untuk memberikan input aspirasi terhadap peraturan pemerintah agar dapat memenuhi harapan publik," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, hari ini di Jakarta.

Adapun klaster yang menjadi acuan diturunkannya RPP itu terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tanah telantar dan bank tanah, serta pemberian hak atas tanah.

"PP Penyelenggaraan Tata Ruang nantinya membuat tata ruang menjadi lebih komprehensif, memudahkan investasi, mencegah korupsi, dan lain sebagainya," sambung Sofyan.

Selain itu, pada PP Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum akan memudahkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara.

Sofyan menambahkan, bahwa dalam praktiknya pembangunan infrastruktur nasional ini masih ada kendala. Kendala tersebut selama ini diatur dalam peraturan presiden. "Perpres tidak cukup kuat, sehingga UU Cipta Kerja mengatur pengadaan lahan untuk kepentingan umum." sambungnya.

Sementara itu, terkait dengan PP Tanah Telantar dan Bank Tanah, ketentuan itu dipersiapkan agar lahan telantar dapat dijadikan sebegai taman, sarana olahraga, dan rumah rakyat.

"Kenapa perlu bank tanah? Kenapa di Indonesia jarang sekali ada taman taman untuk tempat olahraga, main? Perumahan rakyat dan rumah susun kenapa enggak bisa dibangun di tengah kota sehingga masyarakat tinggal jauh?" ungkapnya.

Ia juga mengatakan, bahwa kementerian ATR/BPN, tidak memiliki tanah. Padahal, BPN memiliki dua fungsi sebagai regulasi dan pengelola tanah. Kewenangan ini akan membuat Kementerian ATR/BPN bisa mendapatkan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosia,l serta melaksanakan Reforma Agraria.

"Land manager enggak ada di BPN, enggak ada tanah. Tanah negara enggak punya, padahal penting untuk bisa bangun rumah rakyat. Ini perlu bank tanah," ungkapnya.

Nantinya, tanah tersebut nantinya berasal dari lahan telantar yang tak terurus, tanah dari kehutanan, perkebunan, dan industri yang tidak dimanfaatkan yang dapat digunakan untuk kepentingan publik.

"Dulu, waktu Pak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ada perusahaan HP dari Taiwan yang mau relokasi ke Indonesia dimana meminta lahan, tetapi kita enggak punya tanah,” tutupnya. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0