Pemerintah Sediakan 9 Stimulus Hulu Migas

Guna Menjaga Iklim Investasi, Pemerintah Memberikan 9 Stimulus Hulu Migas
Rayza Nirwan - Ekonomi,Senin, 26-10-2020 06:15 WIB
Pemerintah Sediakan 9 Stimulus Hulu Migas
Ilustrasi migas/ Istimewa

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah memastikan akan terus menjaga kinerja iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (Migas). Kepastian ini dilakukan melalui pemberian sembilan paket stimulus. Hal ini sebagai bagian dari upaya menahan laju penurunan investasi hulu migas akibat pandemi Covid-19.

"Kita mengambil langkah-langkah supaya tidak terjadi penurunan investasi (migas) yang lebih besar di Indonesia. Ada 9 stimulus yang sudah dan sedang diproses," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto beberapa waktu lalu.

Adapun stimulus yang sudah diimplementasikan adalah penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR). Insentif ini telah diberikan oleh SKK Migas. Tercatat, ada 30 kontraktor migas yang menikmati relaksasi penundaan setoran dana ASR untuk tahun ini.

Baca Juga: Negara Cuan 6,99 Miliar Dolar AS dari Minyak Mentah

Selanjutnya ada penundaan atau penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Liquified Natural Gas (LNG) melalui penerbitan revisi PP 81/2015 tentang Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN, penghapusan biaya sewa untuk Barang Milik Negara (BMN) hulu migas, serta penjualan gas dengan harga diskon untuk semua skema di atas Take or Pay (TOP) dan DCQ.

Pemerintah juga sudah melakukan penyesuaian (flesibilitas) fiskal melalui pemberian insentif untuk batas waktu tertentu seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara, DMO full price.

Sementara itu, paket stimulus yang sedang dalam proses terdiri dari tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas dan penundaan atau pengurangan hingga 100% pajak tidak langsung.

"Ini akan dilakukan pembahasan antara Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Badan Kebijakan Fiskal," jelas Dwi.

Ada juga penghapusan biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar USD0,22/MMBTU yang saat ini sedang dilakukan diskusi antara SKK Migas, LMAN dan tim penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Terakhir adalah dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, rig, jasa dan service) terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0