Pasal Soal Minyak dan Gas Bumi Hilang di UU Cipta Kerja, Istana Sebut DPR Sepakat!

Penghapusan pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja
Raymond - Ekonomi,Sabtu, 24-10-2020 02:00 WIB
Pasal Soal Minyak dan Gas Bumi Hilang di UU Cipta Kerja, Istana Sebut DPR Sepakat!
Dini Purwono (Twitter)

Nusantaratv.com - Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengungkapkan, bahwa ada pasal yang dihapus yakni Ketentuan Pengubah Pasal 46 Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dimana dalam UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang diserahkan DPR ke Pemerintah, terdapat ketentuan pengubahan yang tertuang dalam pasal 40 angka 7 yang mengubah ketentuan Pasal 46 UU No 22/2001. Namun, pasal tersebut tidak ada dalam UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman. 

Adapun draft UU setebal 1.187 halaman ini sudah diserahkan pemerintah ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mendapatkan masukan dalam pembuatan peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Dini menyebutkan, pasal 46 memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

"Pada intinya, pasal 46 memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," kata Dini Purwono, hari ini di Jakarta.

Menurutnya, yang tidak boleh dilakukan adalah mengubah substansi. "Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam hal ini, penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja Baleg DPR," ungkapnya.

Ia mengatakan, bahwa Setneg justru melakukan tugasnya dengan baik dan sudah mengomunikasikan penghapusan pasal 46 dengan DPR. "Penghapusan pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja," tutupnya.

Sebelumnya memang, terdapat sejumlah pihak yang mempertanyakan pemerintah dan DPR terburu-buru melakukan pengesahan sehingga tidak menyadari adanya pasal 46 dalam UU Cipta Kerja 812 halaman, Dini mengatakan lebih baik ditanyakan langsung ke DPR. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0