Holding-Subholding dan IPO Pertamina Ditolak, Ini Alasannya..

SP FKPPA menolak rencana yang dinilai melanggar UUD 1945 itu
Mochammad Rizki - Ekonomi,Jumat, 03-07-2020 23:31 WIB
Holding-Subholding dan IPO Pertamina Ditolak, Ini Alasannya..
SP FKPPA. (Ist)

Jakarta, Nusantaratv.com - Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA) menolak  pembentukan holding-subholding migas dan privatisasi subholding migas melalui IPO. Mereka pun menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/mbu/06/2020 segera dicabut.

"Perlu kami garis bawahi, bahwa instruksi Menteri BUMN untuk pembentukan holding dan subholding migas merupakan langkah awal privatisasi PT Pertamina (persero)," ujar Ketua Umum SP FKPPA Nur Hermawan, Jumat (3/7/2020). 

Baca juga: New Normal, Konsumsi BBM Merangkak Naik 

"Dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3 yang sudah sangat jelas menyebutkan bahwa negara memiliki kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat," imbuhnya. 

Selain itu, pembentukan holding dan subholding migas dan rencana IPO juga tidak sejalan dengan UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas dan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. 

"Dimana penguasaan oleh negara wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, dan persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam secara tegas dilarang untuk diprivatisasi," tutur Hermawan. 

Pihaknya menilai, pembentukan holding dan subholding migas adalah akal-akalan agar bisa melakukan IPO pada kegiatan Pertamina, yang tidak mungkin dilakukan pada induk usaha PT Pertamina (Persero). Bisnis-bisnis utama Pertamina dipecah menjadi subholding agar bisa dijual, dan sangat berpotensi dimiliki oleh asing. 

"Seperti Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom yang 35 persen sahamnya dimiliki Singtel yang merupakan perusahaan asing berasal dari Singapura. Apabila ini terjadi pada sektor energi, maka sudah sangat jelas mengebiri kedaulatan energi Indonesia," paparnya. 

Pembentukan holding dan subholding migas, dipandang bukannya bertujuan untuk efisiensi. Sebab malah menambah beban biaya dengan banyaknya direksi dan komisaris pada perusahaan subholding dan sub-subholdingnya, serta setiap transaksi antar perusahaan akan dikenai pajak yang mengakibatkan biaya tinggi dan berujung naiknya harga jual di pasaran. 

Menurut dia, pemisahaan unit bisnis dari hulu ke hilir menjadi perusahaan yang terpisah-pisah akan membentuk silo-silo yang semakin menyulitkan koordinasi operasional antar unit dan membuat benturan kepentingan bisnis antar subholding karena masing-masing memiliki KPI dan target profit yang harus tercapai.

Adapun komposisi direksi PT Pertamina (Persero) yang di dalamnya hanya terdapat Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Keuangan, Direktur Penunjang Bisnis, Direktur Logistik & Infrastruktur serta Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Bisnis. Tidak ada Direktur Hulu, Direktur Pengolahan ataupun Direktorat Pemasaran yang merupakan inti bisnis Pertamina. Dengan demikian, kata Hermawan, direksi holding Pertamina bisa diisi dengan orang yang tidak paham bisnis migas, sehingga keputusan-keputusannya justru bisa membahayakan perusahaan.

"Struktur organisasi subholding akan mengabaikan peran negara dalam mengkontrol kebutuhan energi masyarakat, karena kendali ada pada swasta/publik selaku pemegang saham dan berlaku hukum pasar," ucapnya. 

Hermawan menambahkan, bahwa dari semua hal tersebut dampak kerugian yang paling besar justru akan dirasakan oleh rakyat Indonesia yang seharusnya memiliki 100 persen saham dan kontrol atas Pertamina. Setelah ini, kata dia, kemungkinan terjadi harga jual BBM dan elpiji yang semakin tidak terkendali dan tak terjangkau oleh masyarakat.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, kami meminta kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo c.q Menteri BUMN untuk Mencabut dan membatalkan serta menghentikan pembentukan holding-subholding dan IPO Pertamina," jelasnya. 

Hermawan menyatakan, SP FKPPA yang berada di darat, laut dan seluruh nahkoda bersama kru kapal milik Pertamina dalam status 'siaga satu'. Jika permintaan mereka tak dihiraukan oleh para pengambil kebijakan, maka mereka siap mengambil langkah-langkah aksi industrialisasi di bawah komando Federasi serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

"Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana aksi industrialisasi kami menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan, karena langkah ini kami anggap perlu guna menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina dan kedaulatan energi Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku," tandasnya. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0